DKPP Ingatkan KPU Tetap Jaga Integritas

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menilai, penyelenggara masih banyak memiliki karakter dan integritas.

Selama tahun 2012 dan 2013 terdapat 676 pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang masuk ke DKPP. Rinciannya 99 pengaduan tahun 2012 dan 577 pengaduan tahun 2013. Pengaduan yang memenuhi syarat 171 dan tidak memenuhi syarat 497

Dari 171 pengaduan yang memenuhi syarat itu, sebanyak 141 perkara disidangkan, sebanyak 388 orang direhabilitasi karena tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Sementara yang dikenai sanksi berupa teguran tertulis sebanyak 112 orang, pemberhentian sementara sebanyak 13 orang dan pemberhentian tetap sebanyak 86 orang.

"Ini artinya masih lebih banyak penyelenggara Pemilu yang karakter dan integritasnya baik," ujar Jimly dalam acara DKPP Outlook 2013 : Proyeksi dan Refleksi di Gedung KPU RI, kemarin (Kamis, 19/12).

Jimly mengatakan tata cara dan peradilan kode etik di DKPP lebih mengedepankan konsep restorative justice (keadilan yang memulihkan). Pelanggaran kode etik yang mengakibatkan hilangnya hak orang lain, maka putusan yang dikeluarkan bukan sekadar memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang melakukan pelanggaran. Tetapi hak orang lain yang hilang tersebut juga harus dikembalikan.

Dalam kontek kelembagaan Negara demokrasi, kata Jimly, posisi KPU sangat strategis. KPU merupakan pilar keempat demokrasi. Karena itu, kemandirian, kredibilitas dan integritas KPU harus dijaga.

"Di sebelah kanan ada eksekutif dan jajarannya. Di sebelah kiri ada legislatif dan ke bawahnya. Dua-duanya merupakan peserta Pemilu. Di depan ada yudikatif yang akan menyidangkan sengketa Pemilu. KPU berada pada posisi yang sangat menentukan integritas proses, hasil dan penyelenggaraan Pemilu," terangnya.

Namun demikian, Jimly menegaskan kualitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu tidak hanya tergantung kinerja KPU, peserta pemilu juga perlu dikelolah dengan baik.

"Kualitas dan integritas peserta Pemilu juga sangat menentukan karena banyak kami dapati, selain penyelenggara Pemilu yang bermasalah ternyata lebih banyak peserta Pemilunya yang bermasalah. Karena itu, peserta pemilu juga perlu diperkuat etikanya," tandas Jimly. [rus]