Pencabutan Hak Politik Koruptor Penting untuk Shock Therapy

Putusan Pengadilan Negeri DKI Jakarta untuk mencabut hak politik tersangka korupsi Irjen (Pol) Djoko Susilo didukung oleh pengamat politik dari Universitas Indonesia Boni Hargens.

Dukungan itu Ia sampaikan usai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk 'Kinerja Demokrasi dan Kepemimpinan Politik: Evaluasi 2013 dan Proyeksi 2014" di Sekretariat Perhimpunan Gerakan Indonesia, Jl. Tebet Timur Dalam Raya, Tebet, Jakarta, Kamis (19/12).

"Saya kira itu penting sebagai shock therapy (bagi koruptor). Tapi harus ada aturan hukumnya," ujarnya kepada media.

Boni menyebutkan pencabutan hak politik lebih baik ketimbang hukuman mati. Selain sanksi politik, koruptor juga harus diberikan sanksi sosial, seperti dijadikan pembersih jalan atau toilet umum.

"Dia bekerja untuk negara, tidak digaji tapi (hanya) dikasih makan," tambahnya. [rus]