Korupsi di Indonesia yang kini merajalela diantaranya disebabkan oleh praktik liberasasi politik. Demokrasi liberal yang tidak beraturan rentan untuk dibajak dan disalahgunakan.
Begitu disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie saat menjadi pembicara pada refleksi akhir tahun Pekan Politik Kebangsaan di kantor ICIS, Jakarta (Kamis, 12/12).
"Kenapa kebebasan dibajak, tidak diimbangi oleh sistem hukum dan etika kebebasan yang tidak diimbangi oleh sistem hukum dan etika?" keluhnya.
Demokrasi liberal, kata Jimly, menghasilkan adanya politik oligarki dan politik dinasti. Politik dinasti ini menghasilkan kesenjangan politik, disparatis kaya dan miskin semakin jauh.
"Selama 15 tahun kita menikmati kebebasan yang ada untuk kepentingan diri-sendiri," tutur Jimly.
Kondisi ini, menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, disebabkan oleh inefisien demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang berlaku di Indonesia menutup jalan untuk terpilihnya pemimpin berintegritas.Karenanya, Jimly mengusulkan agar Lembaga Konstitusi dan Legislatif memperbaiki sistem demokrasi menjadi lebih efisien agar dapat mengurangi permasalahan Pemilu di Indonesia.
"Pemilu presiden dan pemilu legislatif dilakukan secara bersamaan untuk menghindari terjadinya penyanderaan pemilu presiden oleh hasil pemilu legislatif. Pemilihan gubernur dan bupati cukup dipilih oleh DPRD secara terbuka, untuk mengurangi biaya pemilu," ujarnya.
[dem]
