Yingluck Shinawarta tidak mampu membendung air matanya saat memberikan pernyataan akan tetap menjalankan perannya sebagai Perdana Menteri Thailand hingga kabinet baru dibentuk. Yingluck mengatakan akan tetap melanjutkan kewajibannya sebagai Perdana Menteri hingga pemilihan sela digelar 2 Februari 2014.
"Saya harus melakukan kewajiban sebagai Perdana Menteri berdasarkan konstitusi," kata Yingluck di hadapan wartawan, siang tadi (Selasa, 10/12).
Selain itu, adik kandung mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra tersebut juga meminta para demonstran anti pemerintah untuk membersihkan jalan dan mendukung pemilihan sela.
"Sekarang pemerintah telah mebubarkan parlemen, saya meminta kalian untuk menghentikan protes dan semua pihak bekerja untuk pemilihan ke depan," jelasnya.
"Saya telah mundur ke titik di mana saya tidak tahu bagaimana untuk mundur lebih jauh," lanjutnya.
Sejak dimulainya protes anti pemerintah pada 24 November 2013, Bangkok dipenuhi dengan para demonstran yang menggelar unjuk rasa menuntut mundurnya Perdana Menteri Yingluck dari kursi pemerintahan karena dituding membawa pengaruh kakaknya, Thaksin Shinawatra yang mengasingkan diri setelah digulingkan melalui kudeta militer pada tahun 2006.
Tudingan tersebut muncul setelah beberapa pekan sebelumnya terdapat rancangan undang-undang tentang amnesti yang memungkinkan Thaksin Shinawarta pulang ke negaranya dan lolos dari jeratan hukum terkait kasus korupsi yang menimpanya.
Sekalipun rancangan undang-undang tersebut telah ditolak oleh senat Thailand, namun aksi protes dan tuntutan mundur terus berlangsung.
Partai Demokrat yang merupakan oposisi di Thailand mendalangi rangkaian aksi unjuk rasa yang menuntut dihapusnya pengaruh 'Shinawatra' dari Thailand dan menuntut dibentuknya dewan rakyat.
Selain aksi turun ke jalan, Demokrat juga menarik 153 anggotanya yang menduduki kursi parlemen pada Minggu (8/12). Sehari kemudian, Senin pagi (9/12), Perdana Menteri Yingluck mengumumkan pembubaran parlemen dan menetapkan adanya pemilihan sela.
Tanggal pemilihan sela ditetapkan pada tanggal 2 Februari, setelah digelar pertemuan partai pada Senin siang. Tanggal tersebut kemudian disetujui oleh Raja Thailand Bhumibol Adulyadej pada hari yang sama.
[dem]
