Berita

javad zarif/net

Dunia

NUKLIR IRAN

Iran Ancam Keluar dari Perjanjian Bila Ada Sanksi Baru dari AS

SELASA, 10 DESEMBER 2013 | 15:52 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, menegaskan bahwa kesepakatan tentang nuklir Iran akan berhenti bila Kongres Amerika Serikat membebankan sanksi baru terhadap negaranya.

Hal tersebut disampaikan oleh Zarif melalui wawancara dengan Majalah Time yang transkip wawancaranya dipublikasikan secara online pada Senin (9/11).

"Semua kesepakatan berakhir", kata Zarif menjawab pertanyaan mengenai sikap Iran bila kongres Amerika Serikat membebankan sanksi baru, sekalipun sanksi tersebut tidak memberikan dampak selama enam bulan ke depan.


"Kami tidak suka melakukan negosiasi di bawah tekanan, dan bila kongres (Amerika Serikat) mengadopsi sanksi, itu menunjukkan kurangnya keseriusan dan kurangnya keinginan untuk mencapai resolusi dari pihak Amerika Serikat," ujarnya.

Kesepakatan yang dimaksudkan Zarif adalah perjanjian sementara yang disepakati oleh Iran dengan enam negara kekuatan dunia yakni lima anggota tetap Dewan keamanan PBB (Amerika Serikat, China, Inggris, Prancis, dan Rusia) ditambah Jerman atau disebut juga perjanjian P5+1.

Dalam perjanjian yang disepakati pada Minggu (24/11) di Jenewa, Swiss, tersebut, Iran sepakat untuk membekukan program nuklirnya. Dengan demikian PBB dan negara-negara Barat akan mencabut sanksi terhadap Iran, serta memberikan imbalan bantuan kepada Iran.

Komentar Menteri Luar Negeri Iran tersebut menyinggung kabar senator Amerika Serikat yang tengah mempersiapkan perundang-undangan untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran, yang akan diterapkan dalam enam bulan dari sekarang atau bila kesepakatan yang dicapai di Jenewa menyimpang.

Seperti dikutip Reuters, Pembantu Kongres pada Senin (9/12) mengatakan bahwa Senator Demokrat yang memimpin Komite Hubungan Luar negeri, Robert Menendez dan Senator Republik, Mark Kirk tengah mendekati kesepakatan tentang undang-undang yang akan menargetkan sanksi pada ekspor minyak, cadangan devisa dan industri strategis Iran.

Namun Gedung Putih menentang rencana penjantuhan sanksi baru tersebut. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga mendukung pendapat Gedung Putih tersebut. Menurut pemerintah AS, sanksi baru hanya akan menjadi kontraproduktif dan bisa memecah kesatuan P5 +1.

"Rencana penerapan sanksi baru akan membahayakan kelanjutan negosiasi damai yang tengah dijalin dengan Iran," ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Jen Psaki. [ald]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya