Berita

javad zarif/net

Global

NUKLIR IRAN

Iran Ancam Keluar dari Perjanjian Bila Ada Sanksi Baru dari AS

SELASA, 10 DESEMBER 2013 | 15:52 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, menegaskan bahwa kesepakatan tentang nuklir Iran akan berhenti bila Kongres Amerika Serikat membebankan sanksi baru terhadap negaranya.

Hal tersebut disampaikan oleh Zarif melalui wawancara dengan Majalah Time yang transkip wawancaranya dipublikasikan secara online pada Senin (9/11).

"Semua kesepakatan berakhir", kata Zarif menjawab pertanyaan mengenai sikap Iran bila kongres Amerika Serikat membebankan sanksi baru, sekalipun sanksi tersebut tidak memberikan dampak selama enam bulan ke depan.


"Kami tidak suka melakukan negosiasi di bawah tekanan, dan bila kongres (Amerika Serikat) mengadopsi sanksi, itu menunjukkan kurangnya keseriusan dan kurangnya keinginan untuk mencapai resolusi dari pihak Amerika Serikat," ujarnya.

Kesepakatan yang dimaksudkan Zarif adalah perjanjian sementara yang disepakati oleh Iran dengan enam negara kekuatan dunia yakni lima anggota tetap Dewan keamanan PBB (Amerika Serikat, China, Inggris, Prancis, dan Rusia) ditambah Jerman atau disebut juga perjanjian P5+1.

Dalam perjanjian yang disepakati pada Minggu (24/11) di Jenewa, Swiss, tersebut, Iran sepakat untuk membekukan program nuklirnya. Dengan demikian PBB dan negara-negara Barat akan mencabut sanksi terhadap Iran, serta memberikan imbalan bantuan kepada Iran.

Komentar Menteri Luar Negeri Iran tersebut menyinggung kabar senator Amerika Serikat yang tengah mempersiapkan perundang-undangan untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran, yang akan diterapkan dalam enam bulan dari sekarang atau bila kesepakatan yang dicapai di Jenewa menyimpang.

Seperti dikutip Reuters, Pembantu Kongres pada Senin (9/12) mengatakan bahwa Senator Demokrat yang memimpin Komite Hubungan Luar negeri, Robert Menendez dan Senator Republik, Mark Kirk tengah mendekati kesepakatan tentang undang-undang yang akan menargetkan sanksi pada ekspor minyak, cadangan devisa dan industri strategis Iran.

Namun Gedung Putih menentang rencana penjantuhan sanksi baru tersebut. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga mendukung pendapat Gedung Putih tersebut. Menurut pemerintah AS, sanksi baru hanya akan menjadi kontraproduktif dan bisa memecah kesatuan P5 +1.

"Rencana penerapan sanksi baru akan membahayakan kelanjutan negosiasi damai yang tengah dijalin dengan Iran," ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Jen Psaki. [ald]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya