Berita

FOTO:BANGKOK POST

Global

Gedung Pemerintah Dikepung Tuntut Yingluck Mundur

SENIN, 09 DESEMBER 2013 | 15:14 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Ribuan massa dari berbagai kelompok mengepung gedung pemerintahan Thailand pada Senin (9/12).

Seperti dikabarkan Bangkok Post, unjuk rasa yang dipimpin oleh Dewan Demokrasi dan Reformasi Rakyat atau People's Democratic Reform Council (PDRC) bentukan partai oposisi tersebut telah dimulai sejak pagi untuk menuntut mundurnya Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra serta jajaran menteri kabinetnya, serta menuntut dibukanya jalan bagi pembentukan dewan rakyat.

Sementara itu, pada Senin pagi, melalui siaran televisi, Perdana Menteri Yingluck telah mengumumkan pembubaran parlemen Thailand dan membuka jalan bagi pemilihan baru dalam jangka waktu 45 hari sebagaimana ditetapkan oleh konstitusi.


Akan tetapi, anggota pusat PDRC, Sathit Wongnongtoey menyebut bahwa tujuan unjuk rasa besar-besaran tersebut bukan hanya meminta pembubaran parlemen. Sebab sekali pun parlemen dibubarkan, PM Yingluck dan kabinetnya masih dapat berperan dan melakukan fungsi sebagai pemerintahan sementara.

Unjuk rasa dikabarkan berlangsung damai. Kepala Angkatan Darat Thailand, Gen Prayuth Chan-ocha juga mengatakan bahwa tidak ada intervensi militer dalam unjuk rasa tersebut. Selain itu, Pengadilan Pidana juga telah menolak permintaan polisi atas surat perintah penangkapan 13 orang pemimpin protes atas tuduhan pemberontakan dan tuduhan lainnya.

Untuk diketahui, rangkaian unjuk rasa yang telah terjadi sejak 24 November 2013 lalu menuntut turunnya Perdana Menteri Yingluck dari kursi pemerintahan Thailand karena dinilai membawa pengaruh kakak kandungnya yang juga merupakan mantan Perdana Menteri, Thaksin Shinawatra yang mengasingkan diri setelah ia digulingkan dalam kudeta militer pada tahun 2006 dan dihukum karena kasus korupsi.[wid]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya