PM Thailand Bubarkan Parlemen, Krisis Belum Berakhir

Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra, mengumumkan pembubaran parlemen nasional pada Senin pagi (9/12) dan menyerukan digelarnya pemilu baru. Pengumuman tersebut disiarkan televisi nasional Thailand.

Sementara, seperti dikabarkan Bangkok Post, Sekretaris Jenderal Komite Anti-Pemerintah untuk Demokrasi Rakyat dan Reformasi, Suthep Thaugsuban, menegaskan bahwa pembubaran parlemen belum mampu mencabut pengaruh Thaksin di Thailand.

Sebelumnya, Partai Demokrat yang merupakan oposisi utama pemerintah Thailand mengumumkan pengunduran diri anggotanya yang menduduki parlemen secara massal pada Minggu (8/12). Pengunduran diri tersebut dikarenakan mereka tak lagi bisa bekerjasama dengan pemerintah.

Seperti dikabarkan CNN, jurubicara Partai Demokrat, Chavanond Intarakom, mengatakan terdapat 153 anggota partainya yanng menduduki parlemen.

Pengunduran diri tersebut merupakan rangkaian dari protes besar-besaran yang terjadi sejak 24 November 2013 yang menuntut mundurnya Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Mereka menilai bahwa pemerintahan Thailand saat ini dikendalikan oleh kakak kandungnya yang juga merupakan mantan Perdana Menteri, Thaksin Shinawatra. Thaksin sendiri berada di pengasingan setelah ia digulingkan dalam kudeta militer pada tahun 2006 dan dihukum karena kasus korupsi.

Rangkaian demonstrasi berlangsung tanpa insiden kecuali yang terjadi pada tanggal 30 November ketika lima orang tewas dalam unjukrasa yang berujung kekerasan.

Namun pengunjuk rasa dan pasukan keamanan telah sepakat mengakhiri kekerasan dan aksi demonstrasi pada Selasa (3/12) sebagai bentuk rasa hormat bagi Raja Thailand yang pada saat itu tengah menjelang perayaan ulang tahunnya ke-86 pada Kamis (5/12). [ald]