Ide Ketua Perhimpunan Pergerakan Indonesia, Anas Urbaningrum, agar SBY maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2014 mendatang untuk mengatrol suara Partai Demokrat tak laik diapresiasi.
Walaupun secara hitung-hitungan logika bisa menjelaskannya, namun secara etika politik ide tersebut sangat tak layak. Terlebih, SBY sendiri sudah memutuskan untuk tak "berpolitik" termasuk istri dan anaknya, dalam kontestasi kepemimpinan nasional pada 2014.
Begitu disampaikan Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, A. Bakir Ihsan, kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Kamis, 5/12).
"Sosok SBY mungkin masih bisa "dijual" dibandingkan peserta konvensi Partai Demokrat. Tapi dalam politik tak cukup hanya dengan menjual demi kekuasaan, tapi ada fatsun (kepatutan) dan etika politik yang harus dipertimbangkan. Kepentingan menaikkan elektabilitas harus tetap memperhatikan etika dan kepatutan berpolitik. Dan aspek inilah yang sering diabaikan oleh politisi," tuturnya.
Bakir mengatakan semangat pembatasan jabatan presiden dua periode dalam konstitusi setidaknya bertujuan agar kekuasaan tidak absolut, ada sirkulasi dan regenerasi kekuasaan antar warga negara, dan agar tak ada kultus personal. Karena itu, pilihan dan keputusan SBY menutup ruang bagi istri dan anaknya untuk masuk dalam gelanggang kontestasi kepemimpinan nasional 2014 adalah keputusan yang sangat tepat.
"Logika pencawapresan SBY adalah sesat dan akal-akalan," imbuh Bakir.
Dikatakannya, walaupun SBY punya peluang maju sebagai cawapres, tapi sebagai presiden pilihan lebih baik adalah memberi contoh cara berpolitik yang santun.
"Mengajukan pencawapresan SBY, apa pun alasannya, sama dengan mengingkari semangat konstitusi dalam membatasi periode presiden," demikian Bakir.
[dem]
