Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam jaringan global Our World Is Not for Sale (OWINFS) dan International Trade Union Confederation (ITUC) hadir di Bali untuk menyuarakan pendapat mereka pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) ke-9 yang digelar di Bali pada Rabu (4/11).
Perwakilan kelompok masyarakat sipil yang datang dari 31 negara tersebut membentangkan berbagai spanduk dengan tulisan tangan berisi seruan dan protes, antara lain "USA: Hands off our food'; 'No Negotiations in
Bali'; dan 'No Chair’s Text".
Dalam keterangan yang diterima redaksi sesaat lalu (Rabu, 4/12) mereka menyebut subsidi pertanian negara-negara maju merupakan sebuah kemunafikan, dan negara-negara maju belum memblokir subsidi bagi ketahanan pangan di negara-negara berkembang. Mereka meneriakkan bahwa anggota WTO harus setuju pada paket kebijakan bagi Least Developed Countries (LDC) yang sudah dinegosiasikan, dan tidak membuat kesepakatan yang memberikan dampak buruk bagi fasilitas perdagangan negara-negara berkembang.
Dalam keterangan yang diterima redaksi sesaat lalu (Rabu, 4/12) mereka menyebut subsidi pertanian negara-negara maju merupakan sebuah kemunafikan, dan negara-negara maju belum memblokir subsidi bagi ketahanan pangan di negara-negara berkembang. Mereka meneriakkan bahwa anggota WTO harus setuju pada paket kebijakan bagi Least Developed Countries (LDC) yang sudah dinegosiasikan, dan tidak membuat kesepakatan yang memberikan dampak buruk bagi fasilitas perdagangan negara-negara berkembang.
Untuk diketahui, LDC merupakan kelompok negara yang diklasifikasi oleh PBB sebagai negara 'terbelakang' dalam hal pendapatan nasional yang rendah, aset sumber daya manusia yang rendah, dan tingginya kerentanan ekonomi. Setidaknya terdapat 50 negara yang dikategorikan sebagai LDC.
Selain itu, kelompok masyarakat sipil juga mendesak anggota WTO untuk menghargai menteri non-negosiasi, mengingat banyak negara berkembang yang tidak mengirim delegasi tingkat tinggi ke Bali ketika Direktur Jendral WTO mengumukan minggu lalu bahwa negosasi tidak akan terjadi di Bali. Hal tersebut membuat negara berkembang pada keadaan yang
tidak menguntungkan dan hanya akan menghasilkan kesepakatan yang berdampak buruk.
Oleh karena itu, kelompok masyarakat sipil tersebut menuntut anggota WTO untuk memperbaiki ketidakadilan dalam sistem perdagangan global. Mereka juga menuntut agar WTO mempertahankan ruang kebijakan untuk pertumbuhan dan pengambangan pekerjaan serta kedaulatan dan ketahanan pangan bagi LDC.
Kelompok masyarakat sipil tersebut datang dari sejumlah negara antara lain adalah Australia, Bangladesh, Belgia, Brazil, Perancis, Ghana, Hong Kong, India, Indonesia, Italia, Jepang, Kenya, Lebanon, Malawi, Malaysia, Mauritius, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nigeria, Norwegia, Filipina, Rusia, Senegal, Afrika Selatan, Suriname, Swiss, Tanzania, Amerika Serikat, Uganda, Inggris, dan Zimbabwe.
[dem]
