Berita

Politik

Indonesia, Jangan Jadi Agen WTO!

MINGGU, 01 DESEMBER 2013 | 16:19 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Tidak adanya kata sepakat dalam rangkaian perundingan World Trade Organization (WTO) di Genewa sebagai babak akhir sebelum pertemuan para menteri anggota di Bali 3-6 Desember nanti menambah deretan panjang kegagalan WTO dalam menggolkan Putaran Doha sejak 2001 lalu.

Kegagalan tersebut juga menebarkan optimisme di kalangan masyarakat sipil bahwa perundingan Bali akan menjumpai hal yang sama, yakni kebuntuan.

Begitu disampaikan Wakil Direktur Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Ridwan Darmawan, kepada Rakyat Merdeka Online (Minggu, 1/12).


Inti persoalan tidak tercapainya kata sepakat karena sikap ngotot Negara maju dalam WTO memaksa Negara berkembang untuk meliberalisasikan sektor-sektor strategis, antara lain sektor Pertanian. Liberalisasi pertanian ditentang oleh seluruh negara berkembang karena akan merugikan kepentingan nasionalnya, serta akan menyengsarakan para petani dan umumnya rakyat di negara-negara berkembang.

"Yang paling spesifik dari isu pertanian adalah, Barat menginginkan agar negara berkembang mengurangi subsidi sektor pertaniannya. Ini jelas ditentang oleh negara berkembang dan India yang paling keras menentang," kata Ridwan.

Kebuntuan perundingan Geneva yang berakibat pada pesimisme umum di kalangan anggota WTO akan suksesnya acara Bali, kata Ridwan lagi,  jangan sampai memunculkan sikap oportunistik dan mencari muka Indonesia di Forum WTO hanya karena Indonesia sebagai tuan rumah. Biarkan forum Bali berjalan apa adanya, jangan sampai Indonesia menjadi agen WTO.

"Kami ingatkan para delegasi Indonesia di WTO, pegang teguh Konstitusi RI khususnya Pasal 33 bahwa sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika kesepakatan yang dihasilkan menyerahkan persoalan hajat hidup orang banyak kepada pasar atau swasta, maka itu merupakan pengingkaran terhadap prinsip demokrasi ekonomi yang terkandung dalam konstitusi," demikian Ridwan yang juga Ketua DPP Bidang Hukum & HAM Persatuan Wirausaha Muda Indonesia.[dem]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

Sekjen MPR akan Evaluasi Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar 2026

Senin, 11 Mei 2026 | 18:17

UMKM Binaan Pertamina Catat Potensi Bisnis Rp10,6 Miliar di Inabuyer 2026

Senin, 11 Mei 2026 | 18:12

40 Ormas Tolak Berkas Kasus Ade Armando Cs Dilimpahkan ke Polda Metro

Senin, 11 Mei 2026 | 18:10

Bos PSI Jatim Bagus Panuntun "Puasa Bicara" Setelah 10 Jam Digarap KPK

Senin, 11 Mei 2026 | 18:09

MPR Minta Maaf soal Juri Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Bikin Gaduh

Senin, 11 Mei 2026 | 17:43

PTC Bukukan Laba Rp152,9 Miliar di Tengah Fluktuasi Industri

Senin, 11 Mei 2026 | 17:43

Warga Sitaro Minta Proses Hukum Bupati Chyntia Kalangin Berjalan Adil

Senin, 11 Mei 2026 | 17:42

Bus Terguling di Tol Sergai, Empat Penumpang Tewas

Senin, 11 Mei 2026 | 17:33

Keberanian Siswi Koreksi Juri LCC Patut Diapresiasi

Senin, 11 Mei 2026 | 17:17

Bank Mandiri Pertegas Komitmen Akselerasi UMKM Naik Kelas di Ajang Inabuyer 2026

Senin, 11 Mei 2026 | 17:14

Selengkapnya