Berita

Politik

Indonesia, Jangan Jadi Agen WTO!

MINGGU, 01 DESEMBER 2013 | 16:19 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Tidak adanya kata sepakat dalam rangkaian perundingan World Trade Organization (WTO) di Genewa sebagai babak akhir sebelum pertemuan para menteri anggota di Bali 3-6 Desember nanti menambah deretan panjang kegagalan WTO dalam menggolkan Putaran Doha sejak 2001 lalu.

Kegagalan tersebut juga menebarkan optimisme di kalangan masyarakat sipil bahwa perundingan Bali akan menjumpai hal yang sama, yakni kebuntuan.

Begitu disampaikan Wakil Direktur Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Ridwan Darmawan, kepada Rakyat Merdeka Online (Minggu, 1/12).


Inti persoalan tidak tercapainya kata sepakat karena sikap ngotot Negara maju dalam WTO memaksa Negara berkembang untuk meliberalisasikan sektor-sektor strategis, antara lain sektor Pertanian. Liberalisasi pertanian ditentang oleh seluruh negara berkembang karena akan merugikan kepentingan nasionalnya, serta akan menyengsarakan para petani dan umumnya rakyat di negara-negara berkembang.

"Yang paling spesifik dari isu pertanian adalah, Barat menginginkan agar negara berkembang mengurangi subsidi sektor pertaniannya. Ini jelas ditentang oleh negara berkembang dan India yang paling keras menentang," kata Ridwan.

Kebuntuan perundingan Geneva yang berakibat pada pesimisme umum di kalangan anggota WTO akan suksesnya acara Bali, kata Ridwan lagi,  jangan sampai memunculkan sikap oportunistik dan mencari muka Indonesia di Forum WTO hanya karena Indonesia sebagai tuan rumah. Biarkan forum Bali berjalan apa adanya, jangan sampai Indonesia menjadi agen WTO.

"Kami ingatkan para delegasi Indonesia di WTO, pegang teguh Konstitusi RI khususnya Pasal 33 bahwa sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika kesepakatan yang dihasilkan menyerahkan persoalan hajat hidup orang banyak kepada pasar atau swasta, maka itu merupakan pengingkaran terhadap prinsip demokrasi ekonomi yang terkandung dalam konstitusi," demikian Ridwan yang juga Ketua DPP Bidang Hukum & HAM Persatuan Wirausaha Muda Indonesia.[dem]

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

KPK Panggil 13 Saksi Kasus Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:22

Gugatan PT KSS, Ahli Nilai Keputusan Kemenhub Timbulkan Konsekuensi Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:21

Mengenal Taufik Hidayat, Lelaki Paling Kejam Abad Ini

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:12

Laporan HAM PBB Sebut Israel Sengaja Targetkan Anak-Anak Palestina

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01

Jakarta 499 Tahun: Birokrasi Modern Belum Cukup Tanpa Perspektif HAM.

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:00

BKKBN: 8,1 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko Stunting

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:41

Kisah Mantri Perempuan BRI Tempuh Pegunungan Toraja untuk Layani Nasabah di Wilayah 3T

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:29

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:28

Prabowo Dianugerahi Lencana Emas Adi Bakti Tani-Nelayan Maha Utama

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:24

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:18

Selengkapnya