Berita

dr. rizal ramli/net

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Kadin: Nasionalisme Kunci Utama Hadapi Pasar Bebas

JUMAT, 29 NOVEMBER 2013 | 11:03 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Negara-negara maju yang sepintas tampil sebagai penganjur dan sponsor utama gagasan pasar bebas sekalipun memiliki pemahaman dan kemauan yang kuat untuk mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan nasional mereka.

Hanya dengan nasionalisme yang terkukur dan beroritentasi pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat semesta, sebuah negara dapat mengambil manfaat maksimal dari globalisasi. Sikap ini pun harus dimiliki dalam menghadpai pasar bebas ASEAN yang akan diberlakukan pada 2015 mendatang.

Demikian disampaikan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DR. Rizal Ramli ketika berbicara dihadapan peserta Konferensi Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia di Universitas Thammasat, Bangkok, Thailand (Kamis, 28/11). Sekitar 120 peserta dari PPI di sejumlah negara dan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah perguruan tinggi di Indonesia hadir dalam konferensi itu.


"Agenda utama negara-negara maju adalah mempercepat liberalisasi, karena itu sejalan dengan kepentingan nasional mereka mencari pasar baru bagi produk-produknya. Semestinya, negara berkembang seperti Indonesia juga mengedepankan kepentingan nasional. Dan tidak harus mengikuti agenda utama negara-negara maju itu," ujar Rizal Ramli yang merupakan anggota Panel Ahli PBB.

"Amerika Serikat menggunakan gagasan pasar bebas untuk mendorong produk unggulan mereka yang berbasis teknologi, juga sistem keuangan. Tapi pemerintah Amerika Serikat memberikan perlindungan yang maksimal untuk sektor pertanian dan tekstil mereka," ujar Rizal Ramli memberikan contoh.

Menurut hemat mantan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan itu, sedianya Indonesia menggunakan analisa SWOT (strength, weaknes, opportunity, threats) untuk melihat potensi yang dimiliki.

"Cari di sektor mana kita kuat, dan itulah yang kita perjuangan agar diterima oleh negara maju," kata dia lagi.

Indonesia memiliki kekuatan di sektor komoditas seperti sawit dan cokelat, juga budaya dan buruh. Sektor ini harus diperjuangkan sehingga tidak dihambat negara maju.

Sementara untuk sektor yang masih belum maksimal seperti tekstil, harus diperjuangkan agar tidak diliberalisasi lebih dahulu. Dan selama masa penangguhan itu pemerintah membantu swasta yang bergerak di bidang tekstil, sebagai contoh, untuk membangun industri yang sehat dan punya daya saing di level internasional. [guh]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

UPDATE

Ketua MPR: Peternak Sejahtera, Indonesia Makmur

Sabtu, 25 April 2026 | 22:13

PPN Tiket Pesawat Ekonomi Ditanggung Pemerintah Selama 60 Hari

Sabtu, 25 April 2026 | 21:55

Wapres Gibran Tunjukan Komitmen untuk Indonesia Timur

Sabtu, 25 April 2026 | 21:48

Babak Baru Kasus Hukum Rismon, Dilaporkan Gara-gara Buku "Gibran End Game"

Sabtu, 25 April 2026 | 21:25

Pengusaha Warteg Keberatan Zulhas Beri Sinyal Minyakita Bakal Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:51

Bukan Soal PAN, Daya Beli juga Tertekan kalau Minyakita Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:36

Prof Septiana Dwiputrianti Dikukuhkan Guru Besar Politeknik STIA LAN Bandung

Sabtu, 25 April 2026 | 19:52

Modus Ganjal ATM Terbongkar, Empat Pelaku Dicokok

Sabtu, 25 April 2026 | 19:39

The Impossible Journey, Kisah Perjalanan AS Kobalen

Sabtu, 25 April 2026 | 18:44

Kawal Distribusi Living Cost, BPKH Pastikan Efisiensi Dana Haji 2026

Sabtu, 25 April 2026 | 18:24

Selengkapnya