Berita

dr. rizal ramli/net

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Kadin: Nasionalisme Kunci Utama Hadapi Pasar Bebas

JUMAT, 29 NOVEMBER 2013 | 11:03 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Negara-negara maju yang sepintas tampil sebagai penganjur dan sponsor utama gagasan pasar bebas sekalipun memiliki pemahaman dan kemauan yang kuat untuk mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan nasional mereka.

Hanya dengan nasionalisme yang terkukur dan beroritentasi pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat semesta, sebuah negara dapat mengambil manfaat maksimal dari globalisasi. Sikap ini pun harus dimiliki dalam menghadpai pasar bebas ASEAN yang akan diberlakukan pada 2015 mendatang.

Demikian disampaikan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DR. Rizal Ramli ketika berbicara dihadapan peserta Konferensi Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia di Universitas Thammasat, Bangkok, Thailand (Kamis, 28/11). Sekitar 120 peserta dari PPI di sejumlah negara dan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah perguruan tinggi di Indonesia hadir dalam konferensi itu.


"Agenda utama negara-negara maju adalah mempercepat liberalisasi, karena itu sejalan dengan kepentingan nasional mereka mencari pasar baru bagi produk-produknya. Semestinya, negara berkembang seperti Indonesia juga mengedepankan kepentingan nasional. Dan tidak harus mengikuti agenda utama negara-negara maju itu," ujar Rizal Ramli yang merupakan anggota Panel Ahli PBB.

"Amerika Serikat menggunakan gagasan pasar bebas untuk mendorong produk unggulan mereka yang berbasis teknologi, juga sistem keuangan. Tapi pemerintah Amerika Serikat memberikan perlindungan yang maksimal untuk sektor pertanian dan tekstil mereka," ujar Rizal Ramli memberikan contoh.

Menurut hemat mantan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan itu, sedianya Indonesia menggunakan analisa SWOT (strength, weaknes, opportunity, threats) untuk melihat potensi yang dimiliki.

"Cari di sektor mana kita kuat, dan itulah yang kita perjuangan agar diterima oleh negara maju," kata dia lagi.

Indonesia memiliki kekuatan di sektor komoditas seperti sawit dan cokelat, juga budaya dan buruh. Sektor ini harus diperjuangkan sehingga tidak dihambat negara maju.

Sementara untuk sektor yang masih belum maksimal seperti tekstil, harus diperjuangkan agar tidak diliberalisasi lebih dahulu. Dan selama masa penangguhan itu pemerintah membantu swasta yang bergerak di bidang tekstil, sebagai contoh, untuk membangun industri yang sehat dan punya daya saing di level internasional. [guh]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya