Tuduhan media Australia bahwa intelijen Indonesia melakukan penyadapan terhadap Australia dan negara-negara Barat menggunakan alat sadap dari Chinahanya pengalihan isu agar Australia tidak perlu meminta maaf terhadap Indonesia.
"Itu kan hanya tuduhan yang tidak berdasar, Australia ingin mengalihkan isu fakta penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap Indonesia. Tidak perlu direspon, karena mereka hanya menuduh tanpa memberikan bukti-bukti," ujar Ketua Fraksi Hanura DPR RI, Sarifuddin Sudding, kepada wartawan (Selasa, 26/11).
Untuk itu, Sudding meminta pemerintah Indonesia fokus pada permintaan maaf serta menindaklanjuti sikap Indonesia terhadap Australia terkait fakta penyadapan sebagaimana yang dibeberkan oleh Edward Snowden. Sudding mengingatkan, serangan balik melalui berita itu jangan sampai membuat Pemerintah Indonesia kehilangan fokus dalam meminta penjelasan resmi Australia atas penyadapan yang sudah dilakukan oleh mereka.
"Saya menganggap tuduhan media Australia juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mereka menggunakan sumber anonim, dan faktanya juga tidak bisa dibuktikan," papar Sudding.
Menurut anggota Komisi 3 tersebut, tuduhan penyadapan yang ditulis oleh media Australia berbeda dengan fakta kasus penyadapan Australia kepada Indonesia. Pasalnya, penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia telah dibeberkan dengan detil oleh Edward Snowden, lengkap dengan detail penyadapan.
"Mereka (media Asutralia) itu kan asal menuduh saja, karena tidak bisa membuktikan fakta-fakta penyadapan sebagaimana yang telah dituduhkan. Berbeda dengan hasil laporan intelijen yang dibocorkan Snowden, dilengkapid engan detail penyadapan, bahkan sampai nomor IMEI dari HP yang disadap juga dibeberkan," papar Sudding.
Tuduhan terhadap Indonesia meluncur melalui jaringan media News Corp di laman news.com.au, pada hari Selasa (26/11). Mengutip sumber intelijen Australia, Indonesia dan China disebut melakukan operasi intelijen gabungan yang menyasar pemerintah dan warga Australia.
News Corp juga memaparkan, jaringan telepon pejabat, diplomat, perusahaan serta warga Australia telah disadap oleh perusahaan-perusahaan yang terkait dengan militer Indonesia. Hasil operasi penyadapan itu lantas diserahkan kepada otoritas militer China, melalui badan intelijen militer Indonesia.
[dem]
