Usulan-usulan pemekaran daerah di Indonesia seringkali terganjal oleh sikap para elite politik di daerah bersangkutan.
"Realistis saja, seringkali usulan pemekaran daerah yang disampaikan ke Komisi 2 DPR RI justru diganjal oleh elite-elite politik di daerah bersangkutan. Mereka tidak rela hasil sumber daya alam menjadi milik provinsi atau kabupaten hasil pemekaran," ujar Anggota Komisi II DPR RI, Rahman Halid, melalui siaran pers di Jakarta, Senin (25/11).
Sikap-sikap semacam itu, tambah anggota dari Partai Hanura itu, akhirnya memunculkan konflik di daerah, antara elite politik yang pro dan kontra pemekaran. Tak jarang, konflik yang terjadi sampai menimbulkan korban jiwa, seperti yang terjadi di Luwu, Sulawesi Selatan ketika terjadi demonstrasi menuntut dibentuknya kabupaten baru, Luwu Tengah.
"Yang sering terjadi, sikap-sikap pro dan kontra pemekaran memunculkan gesekan, dari yang sekedar aksi unjukrasa sampai pada bentrokan berdarah, seperti yang terjadi di Luwu Tengah. Itu membuat kita prihatin," ujar Rahman.
Padahal, lanjut Ketua Asosiasi Pengusaha TV Kabel Sulsel ini, Komisi II sangat terbuka terhadap usulan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) yang diajukan, asalkan memenuhi syarat –syarat yang sudah ditetapkan. Bahkan saat ini, Komisi II telah memasukkan 65 daerah untuk dibahas menjadi DOB, dari 127 usulan yang telah masuk ke DPR RI.
Lalu, bagaimana dengan daerah Luwu Tengah yang sempat bergolak karena merasa telah ditolak usulannya menjadi DOB? Rahman mengatakan bahwa DPR tidak pernah menolak usulan pemekaran daerah Luwuk Tengah. Saat ini setelah diperiksa ternyata persyaratan Luwu Tengah sudah lengkap, sehingga dimasukkan dalam 65 daerah yang diusulkan menjadi DOB di Komisi 2 DPR RI, dan pada masa sidang periode ini akan dibahas lebih lanjut.
Bukan hanya mengusulkan, wakil rakyat dari Dapil Sulsel 2 itu juga menyatakan komitmennya untuk ikut mengawal usulan-usulan DOB dari daerah-daerah di Sulawesi Selatan. Alasannya, syarat-syarat yang sudah diajukan untuk pemekaran daerah telah terpenuhi.
"Selain Luwu Tengah, kami juga berkomitmen untuk mengawal pemekaran daerah lain di wilayah sulsesl, seperti Bone Selatan. Kami akan mengawal usulan dan pembahasan DOB tersebut, karena syarat-syaratnya juga telah terpenuhi," papar Rahman.
[dem]
