SKK Migas Cuma Untungkan Korporasi, Bukan Negara!

Pembentukan Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas) memiliki tiga masalah teknis yang dinilai merugikan negara dan rakyat.

Pertama, institusi yang mengurusi minyak dan gas dalam negeri berpotensi membuat para pejabatnya melakukan penyimpangan kewenangan. Ini bisa dilihat dari kasus suap yang dilakukan oleh mantan Ketua SKK Migas Rudy Rubiandini, ajudan Menteri ESDM ,dan dua orang lainnya.

"Kedua, kinerja SKK Migas tidak berpihak pada optimasi keuntungan negara. Mereka lebih menguntungkan korporasi ketimbang negara," jelas Pengamat Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas dalam diskusi 'Gilas Mafia Migas' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (23/11).

Masalah teknis yang terakhir, lanjut Firdaus, SKK Migas lebih memilih melakukan ekspor hasil sumber migas dalam negeri daripada memikirkan bagaimana mencukupi kebutuhan domestik rakyat. Akibatnya, ketahanan energi bangsa Indonesia sangat rendah.

"Tiga masalah ini hanya bisa diselesaikan jika pemerintah dan DPR punya kesepahaman bersama tentang ketahanan energi nasional," tandasnya. [ian]