Berita

Jangan Lagi yang Berlaku Demokrasi Prabayar!

RABU, 20 NOVEMBER 2013 | 12:06 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Tak dapat dipungkiri bahwa permasalahan bangsa ini amat kompleks. Karenanya, pemimpin terpilih di Pemilu mendatang harus jadi solusi.

Tokoh nasional DR. Rizal Ramli mengharapkan demokrasi yang berlaku di Pemilu 2014 dan pemilu-pemilu mendatang bukan lagi demokrasi pra bayar. Dengan begitu, pemimpin hasil pemilu benar-benar sesuai dengan yang diharapkan, bisa menjalankan tugas dan kewajiban mewujudkan kesejahteraan sepenuhnya untuk rakyat.

"Demokrasi kita ini istilah saya demokrasi pra bayar. Ingin punya pulsa bayar dulu setelah itu tidak dapat apa-apa lagi. Pemimpin dipilih karena bayar 100 ribu, setelah terpilih mereka korupsi dan tidak berbuat apa-apa untuk rakyat. Setelah terpilih mereka bilang mau ngapain lagi, kan sudah bayar," ujar tokoh oposisi nasional DR. Rizal Ramli ketika jadi pembicara dalam seminar "Martabat dan Kemandirian Bangsa untuk Kesejahteraan Rakyat" di Auditorium lantai 8 Universitas Jaya Baya, Jakarta, Rabu (20/11).


Untuk itu Rizal Ramli mengajak untuk melaksanakan demokrasi di pemilu-pemilu mendatang adalah demokrasi pasca bayar. Pilih pemimpin bukan karena diberi uang Rp 100 ribu tetapi karena pertimbangan-pertimbangan antara lain integritas dan kopetensi. Pemimpin yang terpilih pun otomatis berbuat untuk kepentingan rakyatnya, bukan untuk kebaikan dirinya sendiri dan kelompoknya.

"Kita harus ubah demokrasi prabayar jadi demokrasi pasca bayar," seru ekonom senior itu.

"Pilih pemimpin yang bagus, pemimpin yang amanah. Jangan berharap uang 100 ribu dari calon pemimpin karena setelah itu mereka korupsi dan tidak berbuat apa-apa," demikian Rizal Ramli, yang juga Menkoperekonomia era Pemerintahan Abdurrahman Wahid.[dem]

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

KPK Panggil 13 Saksi Kasus Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:22

Gugatan PT KSS, Ahli Nilai Keputusan Kemenhub Timbulkan Konsekuensi Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:21

Mengenal Taufik Hidayat, Lelaki Paling Kejam Abad Ini

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:12

Laporan HAM PBB Sebut Israel Sengaja Targetkan Anak-Anak Palestina

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01

Jakarta 499 Tahun: Birokrasi Modern Belum Cukup Tanpa Perspektif HAM.

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:00

BKKBN: 8,1 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko Stunting

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:41

Kisah Mantri Perempuan BRI Tempuh Pegunungan Toraja untuk Layani Nasabah di Wilayah 3T

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:29

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:28

Prabowo Dianugerahi Lencana Emas Adi Bakti Tani-Nelayan Maha Utama

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:24

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:18

Selengkapnya