Pemerintah Indonesia disarankan untuk tetap fokus menyelesaikan sejumlah agenda pembangunan nasional mengingat usia pemerintahan yang sudah semakin pendek. Di sisi lain, pihak-pihak di luar pemerintah diminta tidak memanas-manasi suasana, apalagi sampai menekan pemerintah untuk mengambil tindakan keras seperti pemutusan hubungan diplomatik bahkan perang menyusul skandal penyadapan yang dilakukan Australia terhadap sejumlah pejabat negara.
"Usia pemerintahan SBY tinggal beberapa bulan lagi. Sebaiknya pemerintah fokus mengerjakan sejumlah pekerjaan yang masih tersisa. Gunakan waktu yang sempit ini untuk mengejar target sebelum pemilihan umum dan pemilihan presiden tahun depan digelar," ujar dosen hubungan internasional FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Teguh Santosa, dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa (19/11).
"Mempersiapkan diri menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, misalnya, jauh lebih penting bagi Indonesia daripada berlama-lama memperdebatkan penyadapan yang dilakukan Australia," kata Teguh lagi.
Menurut Teguh, pengakuan Perdana Menteri Australia Tony Abbott di depan Parlemen Australia merupakan hukuman yang sepadan walaupun di saat yang sama ia mengatakan tidak akan meminta maaf. Abbott menyebut penyadapan itu sebagai tindakan yang perlu dilakukan Australia untuk melindungi kepentingan nasional mereka.
Keputusan pemerintah Indonesia memanggil pulang. Dutabesar untuk Australia juga merupakan tindakan yang sepadan dan pantas, serta merupakan pukulan telak bagi Australia.
Perang, masih kata Teguh, bukan tindakan yang bijaksana. Perang bukan hanya mahal secara ekonomi tetapi juga mahal secara politik karena bisa membuat seorang kepala pemerintahan atau kepala negara kehilangan kekuasaan. Ada studi yang menyebutkan bahwa lebih banyak pemerintahan di negeri demokratis yang jatuh karena menggelar perang, terlepas menang atau kalah, daripada pemerintahan di negeri non-demokratis.
"Juga ada adagium yang mengatakan negara demokratis tidak akan berperang dengan megara demokratis lainnya," sambung Teguh.
Teguh yang juga Ketua Bidang Luar Negeri Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah yakin pemerintah memahami hal itu, dan tidak tidak akan gegabah mengambil langkah yang lebih keras yang akan dinilai sebagai tindakan yang emosional.
Di sisi lain, Teguh juga meminta pemerintah tidak mempermainkan emosi publik, apalagi sengaja memperlama polemik ini dengan tujuan memindahkan sentimen publik dari persoalan dalam negeri yang jauh lebih penting.
"Sebaiknya kita semua mengedepankan kepentingan nasional dalam menghadapi persoalan ini, dan tidak emosional," demikian Teguh.
[dem]
