Berita

hayono isman/net

Politik

Hayono Isman: Sistem Ekonomi Indonesia Harus Berdasar Gotong Royong

RABU, 13 NOVEMBER 2013 | 12:44 WIB | LAPORAN: SHOFFA A FAJRIYAH

Pajak sangat berkaitan dengan usaha membangun Indonesia lebih mandiri. Pajak adalah cara rakyat membayar pengelolaan negara.

Hal ini disampaikan politisi Partai Demokrat, Hayono Isman, dalam seminar Pemimpin Bangsa Bicara Tentang Pajak dan Indonesia Mandiri dengan tema "Komitmen Membangun Pajak Menuju Indonesia yang Lebih Baik" yang juga dihadiri mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Ja'far di Auditorium Wisma Syahida Inn UIN Syarif Hidayatullah Jakarta hari ini (Rabu, 13/11).

Dalam kesempatan tersebut, peserta penjaringan capres (Konvensi) Partai Demokrat ini juga menegaskan bahwa pajak adalah alat utama bagi keadilan sosial, mengacu kepada sila ke-5 dari Pancasila.


"Yang kaya bayar pajak tinggi, yang miskin bayar pajak rendah. Adil kan?" ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini.

Dan yang terpenting, Ketua Umum Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) ini menambahkan, pajak merupakan cara untuk tidak melupakan budaya dan akan terus menumbuhkan semangat gotong royong.

"Gotong royong bukan sistem kapitalis maupun komunis. Indonesia mesti memiliki sistem ekonomi berdasarkan budaya masyarakatnya sendiri, yaitu gotong royong," tegas mantan menteri era Orde Baru ini. [ald]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya