Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengancam akan mencopot direksi BUMN yang ikut mendanai Pemilu 2014. Semua perusahaan negara dilarang keras menjadi ladang uang bagi politikus.
“Kalau ada BUMN yang digerogoti untuk pemilu langsung saya ganti (direksi),†tegas Dahlan di Cafe Batavia, Jakarta, kemarin.
Menurut dia, memasuki tahun politik akan banyak isu yang beredar mengenai pendanaan dari BUMN. Dahlan pun memastikan semua BUMN bersih dari kepentingan partai politik (parpol).
Dahlan bercerita, belum juga memasuki tahun politik, sudah ada saja isu yang beredar kalau dana CSR (
Corporate Social Responsibility) PLN di Surabaya dialirkan kepada pendukungnya. Isu yang beredar di
twitter itu mengatakan, dana CSR tersebut mencapai Rp 2 miliar.
Bekas Dirut PLN ini juga membantah isu yang mengatakan dana CSR PLN di Jawa Timur sebanyak Rp 2 miliar dialirkan ke Dahlanis (pendukug Dahlan). “CSR-nya saja cuma Rp 1 miliar, Rp 1 miliar lagi dari mana,†ucapnya.
Direktur Pengembangan Centre Information Development Studies (Cides) Hilmi Rahman Ibrahim mengatakan, menjelang Pemilu 2014 memang banyak ditemukan indikasi penyimpangan keuangan negara yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk membiayai parpol.
Menurut Hilmi, biaya tersebut untuk memenangkan maupun mempertahankan kekuasaan. Termasuk, pembiayaan pemilu oleh Kementerian BUMN.
“Fenomena pembiayaan pemilu untuk parpol ini dapat ditelisik di Gedung DPR maupun di kementerian-kementerian, khususnya Kementerian BUMN,†tudingnya.
Oleh karena itu, Hilmi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) penggiat anti korupsi, lebih jeli mengawasi penyaluran keuangan negara dari pemerintah kepada pihak-pihak tertentu beserta pemanfaatannya.
“Saya berharap, KPK, BPK dan masyarakat penggiat anti korupsi mencermati apa yang terjadi di DPR dan apa yang terjadi di kementerian-kementerian. Jika tidak, negara ini akan makin rusak,†cetusn Hilmi.
“Kekayaan alam akan makin habis dijual untuk kepentingan kelompok tertentu, sedangkan utang negara makin menumpuk. Sementara pembangunan nyaris jalan di tempat. Kasihan anak cucu kita kelak,†imbuhnya.
Menurut Hilmi, pengurus parpol di pemerintahan akan dengan mudah berlindung di balik kekuasaan mengakali peraturan yang ada, memanfaatkan dana negara yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk digunakan sebagiannya menutupi kebutuhan dana Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres).
Praktisi komunikasi yang juga peneliti Public Trust Institute Eman Sulaeman Nasim mengatakan, setiap menjelang pemilu, parpol peserta berusaha meningkatkan citra setinggi tingginya sekaligus menarik simpati masyarakat.
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok menegaskan, partainya tidak terkait dengan dana di BUMN. “Nggak ada minta-minta dana dari BUMN,†tegasnya kepada
Rakyat Merdeka, kemarin.
Mubarok juga mengaku Partai Demokrat tak mewajibkan menteri-menterinya menyetor dana untuk kegiatan partai. Untuk partai, biasanya ada dana dari para kader yang memang berprofesi sebagai pengusaha. [Harian Rakyat Merdeka]
