Berita

BALI MEDIA FORUM

Media Massa Didorong untuk Perbesar Porsi Capres Alternatif

KAMIS, 07 NOVEMBER 2013 | 20:36 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Tidak dapat dipungkiri keinginan masyarakat untuk mengenal calon presiden alternatif semakin hari semakin kuat. Masyarakat berharap ada tokoh yang benar-benar baru dan berasal dari luar partai politik.

"Mereka (publik) menginginkan (capres) alternatif yang tidak merupakan tokoh-tokoh besar (big guns) yang selama ini berkuasa di partai politik," demikian disampaikan Kepala bidang Politik dan Luar Negeri Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips Jusario Vermonte dalam penjelasannya di depan peserta Bali Media Forum di Nusa Dua, Bali (Rabu, 6/11).

Harapan publik ini, sebutnya, sulit dipenuhi karena ada anggapan yang berkembang luas bahwa seorang kandidat presiden harus dikenal dan populer.


Mengandalkan kehadiran tokoh yang populer dan kredibel dari partai masih mungkin dilakukan melalui mekanisme konvensi. Dengan catatan konvensi tersebut benar-benar demokratis.

Philips mencontohkan Barack Obama yang ketika ikut konvensi partai demokrat di tahun 2007 hanya memiliki rating popularitas sebesar 1,9 persen. Sementara lawan terkuatnya, Hillary Clinton, mengantongi modal popularitas sebesar 100 persen. Namun dalam konvensi Partai Demokrat, Obama lah yang akhirnya keluar sebagai pemenang.

"Ini artinya, sebagai kandidat alternatif Obama memperoleh popularitas dan elektabilitas setelah dia memiliki kesempatan untuk kampanye, bukan sebelum itu," ujar alumni Northern Illinois University (NIU) itu.

Philips juga mengkritik pendekatan yang kerap dilakukan lembaga survei yang seringkali menempatkan tokoh-tokoh yang dianggap layak jadi kandidat presiden di dalam satu keranjang.

Pendekatan seperti ini, menurut hemat Philips, sulit menghasilkan capres alternatif yang tidak memiliki akses ke partai politik dan tidak memiliki posisi di pemerintahan.

Philips juga mendorong media untuk memberikan porsi yang lebih besar kepada tokoh-tokoh lain di luar yang sudah dikenal publik selama ini. [guh]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya