Berita

Janji LPSK Evaluasi Perlindungan untuk Tersangka Pemerkosaan Ditagih

KAMIS, 07 NOVEMBER 2013 | 15:15 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Untuk kesekian kalinya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) didemo agar mencabut perlindungan terhadap Sanusi Wiradinata yang merupakan tersangka kasus pemerkosaan di Polda Metro Jaya.

"LPSK ini aneh, mengeluarkan keputusan perlindungan saksi kepada Sanusi Wiradinata padahal dia sama sekali bukan berstatus saksi atau korban, dia bukan pelapor suatu tindak pidana yang dilindungi oleh Undang-Undang," kata salah seorang pendemo, Dodi Prasetyo.

Dodi mendatangi Gedung LPSK di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan tuntutannya bersama puluhan mahasiswa dari Aliansi mahasiswa Menuntut Keadilan, kemarin. Mereka menagih janji Komisioner LPSK yang saat ditemui pekan lalu menyatakan akan mengevaluasi status Sanusi. Kedatangan mereka lebih besar dibanding beberapa kali aksi sebelumnya.


Dalam aksinya, aliansi mahasiswa membawa spanduk besar warna merah yang berisi kecaman terhadap LPSK. Bunyinya antara lain 'LPSK Bukan Lembaga Perlindungan Tersangka Pemerkosa', dan 'Cabut Perlindungan Sanusi dari LPSK'.
Menurut Dodi, ada yang janggal dalam pemberian perlindungan kepada Sanusi. Pasalnya, tersangka pemerkosaan terhadap Safersa Yusana Sertana itu tidak menyaksikan langsung tindak pidana korupsi yang dijadikan alasan LPSK untuk memberi perlindungan.

Dodi menambahkan kasus pemerkosaan terhadap Safersa tak kunjung selesai karena Sanusi sulit diperiksa oleh kepolisian. Padahal kasus Safersa telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya sejak Mei 2012.

"Upaya polisi menangkap Sanusi mengalami jalan buntu karena Sanusi mendapat perlindungan dari LPSK," tegasnya.

Dodi menambahkan, pihaknya akan terus mendesak pencabutan perlindungan terhadap Sanusi. Ia bahkan mengancam akan "menyerbu" LPSK dengan massa yang lebih besar demi mendapatkan keadilan untuk Safersa.

"Kita akan sering datang ke sini dengan massa yang lebih besar mendesak mencabut perlindungan atas Sanusi. Kami siap serbu LPSK agar perlindungan kepada Sanusi dicabut," tandasnya.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya