DPR Prihatin Hutan Riau Diobok-obok LSM Asing

Kalangan DPR mendesak agar Kementerian Kehutanan (Kemnhut) memperhatikan keberadaan Taman Nasional Tesso Nillo (TNTN) agar luasnya tidak makin menyusut. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah diminta juga meneliti keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Asing di hutan di kawasan Riau tersebut.

Anggota Komisi IV DPR Wan Abubakar merasa prihatin dengan kondisi Taman Nasional Tesso Nillo (TNTN) di Pelalawan, Riau yang dulu luasnya sampai 83 ribu hektare kini hanya tersisa 24 ribu hektare karena digarap oleh masyarakat. Politisi PPP itu menilai, hal ini terjadi karena tidak adanya ketegasan pemerintah dalam hal ini Kemenhut atas status TNTN.

“Melihat kondisi ini seharusnya Kemenhut melakukan verifikasi di lapangan, apakah lahan tersebut bisa dipertahankan sebagai kawasan taman naisonal atau dikembalikan sebagai lahan produktif untuk rakyat. Awalnya taman nasional hanya 30 ribu hektare, kemudian di perluas menjadi 80 ribu hektare, padahal 50 ribu hektare itu adalah perkebunan produktif,” ujar Abubakar di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dilanjutkannya, lahan tersebut memang sudah sejak puluhan tahun lalu di manfaatkan warga sebagai perkebunan kelapa sawit, namun sejak 1986 keluar Surat Keputusan (SK) dari Kemenhut yang menjadikan kawasan tersebut sebagai Taman Nasional.

“Sayangnya, Kemenhut tidak melakukan verifikasi lebih dulu. Dampaknya ya seperti sekarang, penyerobotan lahan oleh masyarakat. Agar TNTN beserta isinya tetap terjaga, maka pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pengawasan dari pemegang izin pemanfatan kawasan hutan PT Inhutani IV, WWF (World Wide Fund) dan masyarakat setempat,” sambungnya.

Dilanjutkan bekas Wakil Gubernur Riau tersebut, Komisi IV DPR sudah pernah meminta Kemenhut untuk melakukan pembenahan di lapangan termasuk memperjelas batas-batas wilayah kawasan taman nasional. Namun, sampai saat ini belum terlaksana.

Sementara itu, Anggota DPRD Riau dari Partai Demokrat, Tony Hidayat meminta pemerintan provinsi (pemprov) mengevaluasi keberadaan LSM atau non government organization (NGO) asing di TNTN. Pasalnya, NGO asing ini merupakan agen luar negeri yang sengaja mencari-cari kesalahan Indonesia untuk menyerang produk-produk negeri ini di pasar internasional. “Kehadiran mereka (NGO asing, Red) patut dievaluasi. Mereka hanya mencari kesalahan-kesalahan Indonesia dengan mengangkat isu tentang lingkungan,” tuturnya kepada riauterkinicom. [Harian Rakyat Merdeka]