Berita

malik haramain/net

Politik

Penting, Badan Sertifikasi Lembaga Survei

SELASA, 22 OKTOBER 2013 | 16:53 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Wasekjen DPP PKB Abdul Malik Haramain menyatakan perlu ada lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan sertifikasi lembaga survei di Indonesia.

"Banyak hasil survei yang ternyata hasilnya berbeda jauh," kata dia kepada Rakyat Merdeka Online, Selasa (22/10).

Malik mengatakan selain metodologi dan akurasinya dipertanyakan, hasil survei yang banyak muncul belakangan juga cenderung bernuansa memojokkan pihak tertentu serta menguntung kelompok yang diduga menggelentorkan dana.


"Saya semakin tidak yakin dengan hasil survei yang belakangan banyak dipublish. Hasil survei semakin kontras dengan kenyataan di lapangan," imbuhnya.

Lembaga survei, katanya, sudah tidak obyektif dan menjadi corong kekuatan politik tertentu. Hasil survei cenderung tendensius dan menyesatkan serta tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.

"Hasil survei menjadi modus kampanye politik. Trend ini lebih banyak membodohi masyarakat ketimbang memberi informasi yang sebenarnya," demikian Malik. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya