. Hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) tentang calon presiden dan partai politik yang berpeluang di 2014, tentu saja tetap menarik. Seperti hasil beberapa survei sebelumnya, Golkar, PDIP dan Demokrat tetap bercokol di tiga parpol teratas peraih suara terbanyak jika pemilu digelar hari ini.
Hanya saja survei LSI kali ini tidak menempatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres versi pilihan responden, dengan alasan Jokowi dan Prabowo belum resmi dideklarasikan oleh partai pengusungnya masing-masing. Sementara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri dan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dipilih responden dengan suara terbanyak.
Pengajar komunikasi politik di Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi, menganggap hasil survei kali ini jelas tidak menggambarkan kondisi kontestansi pilpres mendatang yang jelas pasti berbeda dengan sekarang.
"Ibaratnya di Liga Primer Inggris, survei ini baru menggambarkan keadaan seperempat kompetisi. Jadi tidak utuh menggambarkan kondisi real kompetisi persaingan capres yang benar-benar berlaga di 2014. Jelas saja, capres 2 IL atau
Itu Lagi Itu Lagi yang meraih persentase terbesar," ujar Ari Junaedi kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 21/10).
Menurut pengajar Program Pascasarjana di UI serta sejumlah PTN dan PTS di beberapa kota di tanah air ini, jika nama Jokowi, Prabowo atau misalkan Dahlan Iskan diperkirakan menang di Konvensi Partai Demokrat maka situasi peraihan suara survei pasti akan berubah total.
"Ingat nama Jokowi adalah
people darling yang begitu diharapkan membawa perubahan serta media darling yang begitu seksi bagi liputan media. Saya tidak yakin nama Aburizal bisa masuk di lima besar jika nama Jokowi, Prabowo atau Dahlan Iskan ikut disurvei," sergah Ari Junaedi.
Dalam amatan doktor komunikasi politik berkat penelitian disertasinya tentang pelarian politik tragedi 1965 di mancanegara ini, sangat janggal jika paradigma "jadul" tetap dipertahankan dalam strategi politik modern dewasa ini. Yaitu "keharusan" menempatkan ketua umum parpol sebagai calon presiden.
"Jika di 2014 fatsoen ketua umum parpol harus menjadi capres maka peluang munculnya capres pilihan masyarakat menjadi tertutup," demikian Ari Junaedi.
[ysa]
