Jimly: Hukum Tidak Tegak, Demokrasi Dibajak, Reformasi Harus Dievaluasi

Penegakan hukum menjadi aspek penting dalam menjalankan sistem demokrasi di Indonesia. Apalagi, masih banyak masalah ketidakadilan dalam dunia hukum nasional.

Menurut Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jimly Asshiddiqie, jika hukum tidak tegak akan menyebabkan pembajakan kebebasan demokrasi politik dan ekonomi.

"Dalam politik bisa jadi dinasti dan oligarki karena hukum tidak jalan. Sedangkan dalam ekonomi yaitu adanya peningkatan kesenjangan sosial antara si kaya dan miskin," jelas Jimly dalam diskusi "Demokrasi Prosedural Versus Demokrasi Substansial" di sekretariat Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK), Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (18/10).

Lebih lanjut, Jimly berpendapat situasi politik sejauh ini menandakan Indonesia telah melenceng dari amanat reformasi.

"Cita-cita reformasi yang anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) hanya berusaha menghilangkan korupsi yang semakin parah tapi kolusi dan nepotisme dibiarkan. Kalau begitu harus ada evaluasi reformasi, karean amanat reformasi tidak berjalan," pungkas Jimly. [ald]