Berita

presiden sby/net

Mantan Mensesneg Heran Mengapa SBY Begitu Lambat Keluarkan Perppu

JUMAT, 18 OKTOBER 2013 | 07:34 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Sekretaris Negara yang dulu sering menangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), Yusril Ihza Mahendra heran mengapa Presiden SBY begitu lambat menerbitkan Perppu Mahkamah Konstitusi (MK).

Perppu No.1/2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No.24/2003 tentang MK baru diterbitkan pada Kamis malam tadi (17/10), setelah lebih dari dua minggu kasus Akil mencuat, tepatnya pada 2 Oktober lalu.

"Padahal, Perppu tentang MK ini tergolong sederhana jika dibanding dengan Perppu Terorisme pasca Bom Bali tahun 2002 yang cukup rumit isinya," kata Yusril, yang juga Ketua Dewan Syura Partai Bulan Bitang (PBB), dalam keterangan Kamis malam (17/10).


Yusril bercerita, pada Kamis siang kemarin, ia sempat mengobrol dengan Prof. Erman Rajagukguk, yang merupakan mantan Waseskab yang dulu juga biasa menangani pembuatan Perppu. Dulu, kata Erman, Perppu hanya diterbitkan dalam hitungan jam, bukan hari apalagi minggu. Perppu cepat diterbitkan karena benar-benar memahami sifat "ihwal kegentingan yang memaksa" yang menjadi dasar diterbitkan Perppu

"Presiden SBY mengatakan meminta masukan pakar hukum tatanegara dalam menyiapkan Perpu MK ini. Saya memang berikan masukan terhadap perlunya Perppu diterbitkan segera setelah Akil ditangkap, karena ada sifat kegentingan yang memaksa. Masukan itu saya kirim via BBM ke Presiden SBY, ketika beliau di berada di Bali menjelang KTT APEC," ungkap Yusril.

"Namun saya tidak ikut dalam pertemuan membahas penyusunan Perpu tentang MK tersebut, sampai Perpu itu diteken Presiden malam ini," demikian Yusril. [ysa]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Istri Wali Kota Madiun Dicecar KPK soal Dugaan Aset Hasil Korupsi

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:22

Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:17

Pengamat: Pencoretan Saham Unggulan RI dari MSCI Jadi Tekanan Psikologis Pasar

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:14

Harga Minyak Dunia Terus Merangkak Naik

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:05

Dana PIP 2026 Belum Cair? Begini Cara Mudah Cek Status Pakai NIK dan NISN

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:04

IHSG Ambles 1,59 Persen, Asing Catat Net Sell Rp49,28 Triliun Usai Pengumuman MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:47

Komisi VIII DPR: Predator Seksual di Ponpes Pati harus Dihukum Seberat-beratnya!

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:43

Singapura Ingin Hidupkan Sijori Lagi Bersama RI dan Malaysia

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:35

Anak Buah Zulhas Dicecar KPK soal Pengaturan Proyek dan Fee Bupati Rejang Lebong

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:33

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:32

Selengkapnya