Gebrakan Jokowi Hapus Praktek KKN

. Model penempatan birokrasi lewat lelang jabatan ala Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, terus menuai pujian. Sebab langkah ini merupakan cara tepat untuk  membangun kelembagaan berbasis merit system, bukan like and dislike.

"Saya kira kepala daerah lainnya, bahkan kementerian, mestinya mengikuti cara Jokowi. Kemenkumham, sepertinya sudah mulai menerapkan model seperti yang dilakukan Jokowi," kata pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi, beberapa saat lalu (Jumat, 11/10).

Hal yang sama, disampaikan dosen Ilmu Pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim. Menurut dia, lelang jabatan secara terbuka, merupakan sebuah gebrakan baru yang positif. Gebrakan ini, akan efektif memecah kebuntuan dalam birokrasi di Indonesia. Terutama menyangkut seleksi jabatan publik, yang acapkali sarat dengan praktek KKN.

"Promosi birokrasi yang  selama ini ada cenderung tertutup,  sehingga rawan penyimpangan. Gebrakan Jokowi membuat rekrutmen itu lebih terbuka," kata dia.

Praktek KKN pun, kata Abdul Gaffar  akan tereliminir dengan sendirinya. Ia juga yakin, bila pun ada kelemahan, Jokowi  akan terus mengevaluasinya. Ia melihat, semangat dari lelang jabatan itu, adalah untuk mendapatkan aparatur yang melayani publik. Tidak seperti selama ini, yang dihasilkan selalu birokrat yang bermental majikan.

"Publik mesti mendukungnya, bila memang ingin mendapatkan pelayan rakyat, bukan birokrasi yang bermental majikan," demikian Abdul Gaffar. [ysa]