. Selain efektif memutus rantai nepotisme dalam pengisian jabatan, langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam mengambil kebijakan yang transparan dan akuntabel seperti sistem lelang jebatan juga bisa membangun meritokrasi dalam seleksi posisi aparatur birokrasi.
Demikian disampaikan Dekan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Erwan Agus Purwanto. Erwan pun mengatakan, bahwa apa yang dilakukan Jokowi menunjukan bahwa dia seorang pemimpin yang punya visi jauh kedepan, menjunjung tinggi semangat kebhinekaan dan mengutamakan kepentingan publik. Indonesia kedepan membutuhkan, pemimpin seperti itu.
Erwan mengakui, persoalan dalam seleksi pengisian posisi birokrasi merupakan hal yang sulit dan masih melilit karena hingga saat ini tidak ada model baku yang bertumpu pada sistem meritokrasi. Namun kini, tampil pemimpin seperti Jokowi yang berinisiatif melakukan terobosan lewat sistem lelang jabatan untuk pos camat dan lurah.
"Saya kira, apa yang dilakukan Jokowi itu sebuah gebrakan, sebuah terobosan positif," kata Erwan beberapa saat lalu (Jumat, 11/10).
Menurutnya, lelang jabatan adalah cara awal membangun meritokrasi sistem. Dan
Open recruitment, akan membuat pengisian jabatan tak lagi berdasarkan l
ike and dislike, atau berdasarkan kekerabatan, atau timbal balik politik, misalnya karena pernah menjadi tim sukses.
Open recruitment ini juga mengembalikan kembali roh merit system dalam menseleksi para calon pegawai atau mereka yang akan menduduki jabatan struktural. Pertimbangan utamanya, adalah kapabilitas, kapasitas dan kebutuhan. Bukan lagi kedekatan, etnisitas apalagi yang berbau SARA.
"Dengan
open recruitment, yang menerapkan ujian penyarikan atau test yang bersifat terbuka sesuai dengan posisi yang akan diduduki maka lebih terbuka lebar mendapat calon-calon yang kapabel untuk memegang jabatan," katanya.
Sehingga hasil seleksi bisa lebih memungkinkan untuk menemukan
the right man on the right place. Selain itu, praktek nepotisme yang selama ini mewarnai proses penempatan pejabat birokrasi bisa dicegah. Dan secara tak langsung, semangat kebhinekaan pun akan terakomodir. Karena pejabat publik ditempatkan, bukan lagi berdasarkan agama, etnis atau kedekatan. Tapi, betul-betul karena ia dianggap punya kapasitas.
"
Open recruitment akan mencegah seleksi pegawai yang diwarnai praktik KKN seperti selama ini. Bila ada yang kontroversi, seperti penempatan lurah Susan, sebenarnya wajar saja, karena itu kan masih terbilang baru," demikian Erwan.
[ysa]
