. PDI Perjuangan benar-benar merasakan ada upaya sistemik dan terstruktur dari pihak tertentu untuk mengalahkan jagoannya dalam Pilkada Bali. Upaya ini, bukan saja terkait dengan akrobat hukum di MK yang dipimpin Akil Mochtar dengan membolehkan pemilih mencoblos dua kali, namun juga terkait dengan operasi intelijen.
Dalam hal operasi operasi intelijen, Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, masih mengingat bahwa pada H-1 menjelang Pilkada Bali, dirinya mendapat informasi dari seorang wartawan tentang pengerahan sembilan satuan setingkat kompi (SSK) dari Brimob Surabaya ke Bali.
"Aneh karena setahu mereka, Bali hanya meminta maksimal 3 SSK saja," kata Hasto di Kediaman Megawati, di Jalan Kebagusan, Jakarta Selatan (Selasa, 8/10).
Kesembilan SSK Brimob itu, lanjut Hasto, ditempatkan di Buleleng, Tabanan, dan Jembrana. Tiga wilayah ini merupakan basis suara PDI Perjuangan, dan saat menjelang Pilkada, anehnya, diposisikan sebagai wilayah rawan konflik. Posisi sebagai wilayah rawan konflik ini pun menjadi dasar dan alasan untuk menempatkan sembilan SSK itu.
"Ketika Brimob datang, ada orang kita yang bertanya alasan mereka datang. Lalu mereka sampaikan pesan, Pak Mangku akan datang dan menang di sini, dan sehingga nanti dicurigai ada konflik," ungkap Hasto.
Mendengar kabar itu, Hasto pun langsung menelepon Megawati Soekarnoputri yang sedang berada di Jakarta. Megawati pun langsung memutuskan untuk terbang ke Bali, karena intuisi politiknya mengatakan ada yang tidak beres dalam Pilkada Bali.
Karena sudah malam hari, lanjut Hasto, Megawati datang langsung tanpa pengawal, dan hanya ditemani tiga perempuan. Dua di antara tiga perempuan itu adalah sekretaris Megawati. Dan begitu Megawati masuk ke dalam pesawat di Jakarta, kursi dua sekretaris itu sudah ditempati dua orang berambut cepak. Setelah berdebat lama, akhirnya kedua pria itu pindah ke belakang.
Saat pesawat tiba di Bali, salah satu dari orang berambut cepak itu masuk ke dalam mobil nomor dua dari beberapa mobil di rombongan Megawati. Orang itu langsung
nyelonong mengambil kursi depan, dan meminta supir mobil untuk membawanya ke Puri Satryan, tempat tim pemenangan calon PDIP Puspayoga-Sukrawan.
Menyangka si pria adalah bagian dari rombongan Megawati, si supir tak protes. Keributan mulai muncul saat dua sekretaris tadi pun masuk ke mobil yang sama. Karena kaget melihat ada pria yang tadi ribut dengannya di pesawat, sang sekretaris langsung menanyai si lelaki.
"Si laki-laki itu mengaku orangnya Bu Mega. Ketika dicecar soal tanda pengenal, dia tak bisa menunjukkan. Akhirnya setelah ribut, orang itu disuruh untuk turun dari mobil di tengah jalan," jelasnya.
Kejadian lainnya yang sejenis adalah saat H-14 pencoblosan pilkada. Kediaman Megawati di Gianyar, Bali, didatangi oleh sejumlah orang bersenjata di dalam mobil. Merasa terintimidasi, pihak Megawati yang kebetulan sedang di sana, mempertanyakan alasan mereka datang. Saat ditanyai itu, rombongan orang tak dikenal itu mengaku mampir untuk buang air kecil. Karena ditolak, mereka akhirnya mengaku dari Semarang dan hendak melihat-lihat rumah Megawati.
"Tapi coba bayangkan, Presiden Kelima RI saja sampai diinteli? Ada apa?" Tegas Hasto.
"Dengan munculnya kasus Akil Muchtar ini, terangkai semuanya. Kita jadi paham kenapa Akil sampai berani mengambil keputusan yang kontroversial saat di MK. Sampai membolehkan pencoblosan dua kali sah. Kenapa? Karena sejak awal ini sudah dirangkai secara sistematis," ungkap Hasto.
Hal yang semakin memperkuat dugaan ada upaya sistemik dan terstuktur, masih kata Hasto, adalah adalah fakta bahwa kepala satuan Brimob saat peristiwa penurunan pasukan di Bali kini sudah dipromosikan menjadi Kapolda Jawa Timur.
"Tak tahu pastinya soal itu. Yang pasti Made Mangku Pastika itu memang purnawirawan polisi," imbuhnya.
[ysa]
