MPR Diam, Pemerintah SBY Leluasa Obral Liberalisasi Perdagangan dan Investasi

Majelis Permusyawaratan Rakyat didesak untuk tidak mendiamkan Pemerintah SBY yang leluasa mengobral komitmen liberalisasi perdagangan dan investasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Coperation (APEC) di Nusa Dua, Bali.

Ketua Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan menegaskan, pertemuan KTT APEC yang sedang digelar hingga 8 Oktober mendatang merupakan ancaman terhadap penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan Pancasila dan UUD 1945. Pertemuan APEC akan membuat komitmen-komitmen politik untuk memperluas agenda liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi di Indonesia.

"Pemerintah Indonesia akan terus didorong membuka pasar dalam negerinya untuk ekspansi produk impor dari negara-negara anggota APEC," ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat (4/10).

"Bahkan, komitmen pemerintah ini akan diletakan sebagai dasar pembuatan perjanjian yang lebih mengikat dalam rezim perdagangan multilateral pada Pertemuan Tingkat Menteri WTO Desember mendatang," sambung dia.

Komitmen tersebut, menurut Dani, lebih jauh telah disepakati melalui statemen bersama APEC Finance Ministers Meeting pada tanggal 20 September 2013. Dimana menteri Keuangan Indonesia ikut berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah reformasi kebijakan untuk menghilangkan proteksi ekonomi dan membuka pasar dalam negeri secara bebas.

Melihat kenyataan ini, desak Dani, Majelis Permusyawaratan Rakyat seharusnya tidak hanya berdiam diri. Sebagai lembaga yang secara aktif mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan, MPR harus mencegah pemerintah membuat kesepakatan-kesepakatan internasional di bidang perdagangan dan investasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

"MPR jangan mandul, karena MPR bukan sekedar tim sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Tapi berfungsi meluruskan arah kebijakan pembangunan pemerintah saat ini yang sudah melenceng dari konstitusi RI," demikian Dani. [dem]