Berita

jumhur hidayat/net

Jumhur Hidayat Apresiasi Menteri Muhaimin Stop JP Visa Malaysia

RABU, 02 OKTOBER 2013 | 09:23 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Selama ini, penempatan TKI Penatalaksana Rumah Tangga (PLRT) tidak berdokumen resmi dari Indonesia cukup marak dan banyak. Dan penempatan PLRT tidak berdokumen resmi ini telah dihentikan sejak 1 Oktober 2013 kemarin seiring dengan dihentikannya penerbitan JP Visa oleh Pemerintah Malaysia.

"Saya bahagia sekali dan mengapresiasi langkah Menakertrans Muhaimin Iskandar yang berhasil meyakinkan Mendagri Malaysia Zaid Hamidi menghentikan JP Visa pada pertemuan 26 September 2013 lalu di Putera Jaya, Malaysia," kata Kepala BNP2TKI, Moh Jumhur Hidayat, beberapa saat lalu (Rabu, 2/10).

JP Visa adalah penerbitan visa kerja oleh Imigrasi Malaysia bagi orang asing yang sudah berada di Malaysia. Sejak moratorium TKI PLRT Juni 2009 lalu, pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan penerbitan JP Visa untuk perempuan-perempuan Indonesia yang diselundupkan oleh "pedagang orang" ke Malaysia dan kemudian dijadikan PLRT.


Proses ini sangat berbahaya karena perempuan-perempuan yang diselundupkan itu tanpa diketahui Pemerintah RI serta tanpa persiapan sama sekali sehingga rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Kasus Wilfrida Soik dari NTT yang sekarang sedang hangat dibicarakan karena membela diri dan membunuh pengguna jasanya sehingga diancam hukuman mati adalah contoh yang nyata dari dampak penerbitan JP Visa ini.

Dengan dihentikannya JP Visa tentunya bisa mengurangi secara drastis praktek perdagangan orang (human trafficking) yg mengerikan itu yang merupakan jenis kejahatan internasional serius setingkat terorisme dan narkoba. [ysa]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Istri Wali Kota Madiun Dicecar KPK soal Dugaan Aset Hasil Korupsi

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:22

Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:17

Pengamat: Pencoretan Saham Unggulan RI dari MSCI Jadi Tekanan Psikologis Pasar

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:14

Harga Minyak Dunia Terus Merangkak Naik

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:05

Dana PIP 2026 Belum Cair? Begini Cara Mudah Cek Status Pakai NIK dan NISN

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:04

IHSG Ambles 1,59 Persen, Asing Catat Net Sell Rp49,28 Triliun Usai Pengumuman MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:47

Komisi VIII DPR: Predator Seksual di Ponpes Pati harus Dihukum Seberat-beratnya!

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:43

Singapura Ingin Hidupkan Sijori Lagi Bersama RI dan Malaysia

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:35

Anak Buah Zulhas Dicecar KPK soal Pengaturan Proyek dan Fee Bupati Rejang Lebong

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:33

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:32

Selengkapnya