Berita

ilustrasi/net

Hukum

Patut Diduga Basarnas Terima Uang Haram dari Australia

MINGGU, 29 SEPTEMBER 2013 | 08:41 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Langkah Badan SAR Nasional (Basarnas) Indonesia yang bersedia menerima para pencari suaka dan pengungsi (imigran gelap) dari Angkatan Laut Australia dengan alasan mereka berada di wilayah Indonesia sangat tidak tepat.

"Ini merupakan bentuk kebodohan, bukan keramahan," ujar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Hikmahanto Juwana dalam keterangan resminya, Minggu (29/9).

Beberapa hari lalu, para pencari suaka dan pengungsi asal Timur Tengah mengalami kandas serta kerusakan kapal di perairan laut Cianjur tepatnya di Kampung Genggong, Desa Sinarlaut, Kecamatan Agrabinta, yang mengakibatkan sejumlah orang meninggal dalam perjalanan mereka ke Australia.


Menurut Hikmahanto, bila para pencari suaka dan pengungsi adalah WNI maka bisa dipahami dan secara hukum internasional ada kewajiban Indonesia menerima kembali warganya.

Maka patut diduga Basarnas menerima uang-uang tidak halal dari pemerintah Australia dan bekerja untuk kepentingan Australia sehingga mereka bersedia menerima pencari suaka dan pengungsi asal Timur Tengah untuk dibawa ke daratan Indonesia.

Dan Basarnas sebagai institusi pemerintah ternyata telah menjadi 'tentara bayaran' bagi permasalahan Australia. Bahkan kata Hikmahanto, mereka bekerja bukan untuk kepentingan Indonesia melainkan untuk kepentingan Australia.

"Praktek seperti ini harus dihentikan agar tidak ada kesan Indonesia telah 'dijual'," tegas Himahanto. [rus]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Istri Wali Kota Madiun Dicecar KPK soal Dugaan Aset Hasil Korupsi

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:22

Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:17

Pengamat: Pencoretan Saham Unggulan RI dari MSCI Jadi Tekanan Psikologis Pasar

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:14

Harga Minyak Dunia Terus Merangkak Naik

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:05

Dana PIP 2026 Belum Cair? Begini Cara Mudah Cek Status Pakai NIK dan NISN

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:04

IHSG Ambles 1,59 Persen, Asing Catat Net Sell Rp49,28 Triliun Usai Pengumuman MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:47

Komisi VIII DPR: Predator Seksual di Ponpes Pati harus Dihukum Seberat-beratnya!

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:43

Singapura Ingin Hidupkan Sijori Lagi Bersama RI dan Malaysia

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:35

Anak Buah Zulhas Dicecar KPK soal Pengaturan Proyek dan Fee Bupati Rejang Lebong

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:33

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:32

Selengkapnya