Berita

tulus abadi/net

Otomotif

Masyarakat Indonesia Harus Boikot Mobil Murah

SABTU, 28 SEPTEMBER 2013 | 13:20 WIB | LAPORAN:

Dukungan pemerintah terhadap mobil murah produksi asing bisa diartikan sebagai bentuk penghancuran kedaulatan negara. Pasalnya, mobil yang katanya ramah lingkungan itu bisa membunuh kendaraan umum sekaligus membunuh keinginan memperbaiki kualitas transportasi publik.

"Masyarakat Indonesia harus melakukan perlawanan. Kalau ada yang membeli mobil ini, berarti dia dukung kebijakan predator," tegas anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta, Tulus Abadi, dalam diskusi "Mobil Murah Diuji, Transportasi Layak Dinanti" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (28/9).

Menurutnya, selain "memakan" angkutan umum, kebijakan ini juga membunuh anak bangsa. Pemerintah malah memberi kuasa kepada Agen Tunggal Pemilik Merk sebagai pihak penyedia. Seharusnya, pemerintah menyiapkan dan mendukung hasil kreativitas anak-anak bangsa yang mampu membuat kendaraan sejenis.


"Kebijakan ini juga nenghancurkan kedaulatan energi kita. Mobil ini membutuhkan satu liter bahan bakar untuk menempuh jarak sepanjang 10 Km," sambung ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ini. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya