Berita

muhammad/net

Tempuh Langkah Memalukan, Ketua Bawaslu Sebaiknya Mundur!

SABTU, 28 SEPTEMBER 2013 | 12:58 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Langkah Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad, menemui dan meminta pendapat hukum dari Ketua Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terkait persoalan kewenangan antar lembaga Bawaslu dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan langkah yang keliru dan memalukan.

"Ketua Bawaslu sebaiknya mundur," kata Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, beberapa saat lalu (Sabtu, 28/9).

Said menjelaskan bahwa ada tiga alasan mengapa Muhammad harus mundur. Pertama, Muhammad tidak paham hukum sebab MK merupakan lembaga peradilan yang untuk menilai suatu perkara adalah melalui proses persidangan, dan bukan melalui forum konsultasi. Kedua, lanjut Said, upaya meminta pendapat hukum dari MK itu menunjukan Ketua Bawaslu tidak punya nyali untuk berhadapan dengan DKPP dimuka disidang MK.


Ketiga, Said menjelaskan, diduga kuat ada motif personal di balik permintaan pendapat itu.  Muhammad, belum lama ini, baru mendapatkan sanksi peringatan dari DKPP karena terbukti tidak profesional dalam menangani sengketa Pemilu pada kasus caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN). Sedangkan Ketua MK  belum lama ini juga pernah menyampaikan kritiknya terhadap DKPP.

"Jadi, Ketua Bawaslu ini seperti sedang bermain politik. Dia coba memanfaatkan sentimen Ketua MK terhadap DKPP tersebut. Semacam ingin mencari backing," demikian Said. [ysa]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Istri Wali Kota Madiun Dicecar KPK soal Dugaan Aset Hasil Korupsi

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:22

Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:17

Pengamat: Pencoretan Saham Unggulan RI dari MSCI Jadi Tekanan Psikologis Pasar

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:14

Harga Minyak Dunia Terus Merangkak Naik

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:05

Dana PIP 2026 Belum Cair? Begini Cara Mudah Cek Status Pakai NIK dan NISN

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:04

IHSG Ambles 1,59 Persen, Asing Catat Net Sell Rp49,28 Triliun Usai Pengumuman MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:47

Komisi VIII DPR: Predator Seksual di Ponpes Pati harus Dihukum Seberat-beratnya!

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:43

Singapura Ingin Hidupkan Sijori Lagi Bersama RI dan Malaysia

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:35

Anak Buah Zulhas Dicecar KPK soal Pengaturan Proyek dan Fee Bupati Rejang Lebong

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:33

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:32

Selengkapnya