Berita

kamecetan/net

Otomotif

DPR: Mobil Murah Sama Sekali Tak Perhatikan Kepentingan Rakyat Miskin

SABTU, 28 SEPTEMBER 2013 | 09:28 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Anggota Komisi V DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengkritik keras pola pikir pemerintah pusat yang mendukung habis-habisan program produksi mobil murah, yang katanya untuk rakyat miskin.

"Saya tidak setuju masyarakat didorong punya mobil sebanyak-banyaknya karena itu bisa pengaruhi hak orang lain juga. Bayangkan semua orang punya mobil lalu ada kemacetan di mana-mana. Akhirnya ada orang terdiskriminasi," tegas Hetifah, dalam diskusi yang membahas mobil murah dan transportasi publik di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (28/9).

Dia malah mempertanyakan untuk siapa policy mobil murah ini. Dia tegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak memperhatikan kepentingan rakyat miskin yang pasti tidak akan mampu membeli mobil murah produksi asing itu dengan harga jual 70-an juta rupiah per unit.


Politisi perempuan dari Partai Golkar ini mengutip pernyataan Walikota Bogota, Kolombia (periode 1998-2001), Enrique Penalosa, bahwa sebuah negara atau kota dikatakan maju bukan karena orang miskin punya mobil, melainkan kalau orang kayanya mau memakai angkutan umum/publik.

Menurut dia ada beberapa hal yang jadi prasyarat agar pemimpin mau memperhatikan transportasi publik. Selain kemauan politik pemimpin di daerah itu, dia juga punya ketegasan bahwa bagi kotanya yang penting bukan pembenahan tapi pembongkaran dari satu kebijakan yang salah.

"Seorang pemimpin tak cukup didorong oleh birokrasi, tapi sistem politik di sekitarnya juga, mulai dari pengadaan lahan dan penguasaan teknologi," tegasnya. [ald]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya