Berita

kamecetan/net

Otomotif

DPR: Mobil Murah Sama Sekali Tak Perhatikan Kepentingan Rakyat Miskin

SABTU, 28 SEPTEMBER 2013 | 09:28 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Anggota Komisi V DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengkritik keras pola pikir pemerintah pusat yang mendukung habis-habisan program produksi mobil murah, yang katanya untuk rakyat miskin.

"Saya tidak setuju masyarakat didorong punya mobil sebanyak-banyaknya karena itu bisa pengaruhi hak orang lain juga. Bayangkan semua orang punya mobil lalu ada kemacetan di mana-mana. Akhirnya ada orang terdiskriminasi," tegas Hetifah, dalam diskusi yang membahas mobil murah dan transportasi publik di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (28/9).

Dia malah mempertanyakan untuk siapa policy mobil murah ini. Dia tegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak memperhatikan kepentingan rakyat miskin yang pasti tidak akan mampu membeli mobil murah produksi asing itu dengan harga jual 70-an juta rupiah per unit.


Politisi perempuan dari Partai Golkar ini mengutip pernyataan Walikota Bogota, Kolombia (periode 1998-2001), Enrique Penalosa, bahwa sebuah negara atau kota dikatakan maju bukan karena orang miskin punya mobil, melainkan kalau orang kayanya mau memakai angkutan umum/publik.

Menurut dia ada beberapa hal yang jadi prasyarat agar pemimpin mau memperhatikan transportasi publik. Selain kemauan politik pemimpin di daerah itu, dia juga punya ketegasan bahwa bagi kotanya yang penting bukan pembenahan tapi pembongkaran dari satu kebijakan yang salah.

"Seorang pemimpin tak cukup didorong oleh birokrasi, tapi sistem politik di sekitarnya juga, mulai dari pengadaan lahan dan penguasaan teknologi," tegasnya. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya