Berita

ilustrasi/net

Warga Flores Timur Minta BNP2TKI Perangi Calo TKI

KAMIS, 26 SEPTEMBER 2013 | 06:50 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Masyarakat Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), meminta BNP2TKI memerangi praktik percaloan TKI. Permintaan ini disampaikan warga dalam acara temu wicara dengan Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat di Kantor Kecamatan Solor Timur, Rabu kemarin (25/9).

Dalam pertamuan itu, Harun Laude, salah seorang warga, mengatakan bahwa ia pergi ke Malaysia pada tahun 1980 tanpa bekal dokumen resmi ketenagakerjaan. Setibanya di Tawau, Sabah, Malaysia, dengan perjalanan laut yang melelahkan, ia dan 34 TKI lainyya diterima calo TKI, dan disalurkan untuk bekerja di perkebunan. Selama bekerja, dari tahun 1980-1983, ia hanya dikasih makan tanpa gaji.

Lain halnya Burhan Mansur. Ia 27 tahun menjadi TKI di Malaysia. Pergi ke Malaysia hanya berbekal paspor. Namun untuk mengurus paspor di Kupang sudah "dimakan" oknum petugas imigrasi. Kata dia, untuk menjadi TKI resmi sangat susah, karena lokasi untuk mengurus paspor dan dokumen ketenagakerjaan harus ke Kupang, dan perlu biaya besar. Sehingga mereka menjadi TKI tak berdokumen.


Yuliana Ida Kolin, warga lain, membenarkan banyak TKI gelap dari Flores Timur yang bekerja di Malaysia sebagaimana dialami dan diungkapkan Harun Laude dan Burhan Mansur. Karena itu, atas nama warga masyarakat Flores Timur, ia meminta kepada BNP2TKI agar segera membuka pos pelayanan TKI di Larantuka ibukota Kabupaten Flores Timur.

Sementara Andreas Dosikahah, Kepala Desa Lowohedo, Kecamatan Solor Timur, sependapat dengan Yuliana Ida Kolin. Andreas menuturkan, orang menjadi TKI pergi bekerja keluar negeri atau merantau merupakan orang melarat. Mereka ingin melakukan perubahan perekonomiannya dalam keluarganya sepulang bekerja di luar negeri.

"Agar para TKI itu tidak sampai susah atau melarat pada saat di tanah air, kami sangat berharap adanya pos pelayanan TKI di Flores Timur. Dengan adanya pos pelayanan TKI di Flores Timur nantinya sudah tidak ada lagi TKI tak berdokumen resmi," demikian Andreas. [ysa]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Istri Wali Kota Madiun Dicecar KPK soal Dugaan Aset Hasil Korupsi

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:22

Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:17

Pengamat: Pencoretan Saham Unggulan RI dari MSCI Jadi Tekanan Psikologis Pasar

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:14

Harga Minyak Dunia Terus Merangkak Naik

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:05

Dana PIP 2026 Belum Cair? Begini Cara Mudah Cek Status Pakai NIK dan NISN

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:04

IHSG Ambles 1,59 Persen, Asing Catat Net Sell Rp49,28 Triliun Usai Pengumuman MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:47

Komisi VIII DPR: Predator Seksual di Ponpes Pati harus Dihukum Seberat-beratnya!

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:43

Singapura Ingin Hidupkan Sijori Lagi Bersama RI dan Malaysia

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:35

Anak Buah Zulhas Dicecar KPK soal Pengaturan Proyek dan Fee Bupati Rejang Lebong

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:33

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:32

Selengkapnya