Berita

ray rangkuti/net

Politik

Ray Rangkuti Buktikan Konvensi Demokrat Tidak Disiapkan Serius

SENIN, 23 SEPTEMBER 2013 | 17:49 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD Q RUSYDAN

Panitia konvensi calon presiden Partai Demokrat tidak antisipatif. Panitia tidak punya kode etik yang baku. Jadi mereka tidak punya patokan untuk menghukum pelanggaran etik yang dilakukan peserta konvensi.

Hal itu dinyatakan Koordinator Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, usai memberikan laporan terkait dugaan penggunaan anggaran negara untuk kampanye pencalonan presiden.

"Panitia sendiri belum punya kode etik yang baku. Jadi pelanggaran etik, hukum atau uang lainnya mereka sendiri belum punya" jelas Ray di Wisma Kodel, Kuningan, Jakarta, Senin (23/9).


Meski begitu, ia menyatakan dirinya tidak terkejut dengan jawaban itu. Ia menjelaskan, panitia hanya menyiapkan peraturan sesuai situasi yang berkembang.

"Dari awal kita tahu banyak peraturan yang belum disiapkan. Panitia hanya membuat peraturan konvensi sesuai kebutuhan. Ketika dibutuhkan kriteria ya hanya kriteria saja. Ketika nanti ada tuntutan transparansi ya nanti baru dibuat mekanismenya seperti apa" jelasnya lagi.

Ray juga menyayangkan belum ada mekanisme untuk pelaporan kepada pihak panitia konvensi. Apalagi, Sekretaris Komite Suaidi Marasabessy sempat ingin menerima laporan Ray di kantor pribadinya, di Wisma Bakrie.

"Tadi Pak Suaidi bilang saya terima di Wisma Bakrie, kalau begitu kan belum ada mekanismenya dong. Kalau urusan soal konvensi ya harus ke kantor panitia konvensi atau kantor Partai Demokrat. Tak ada hubungan dengan kantor pribadi. Ini menjelaskan bahwa belum ada standar menerima laporan, advokasi laporan, menginvestigasi laporan, dan lainnya," terangnya.

"Konvensi belum matang, peraturannya dibuat mendadak sesuai dengan situasi yang berkembang. Jadi tidak antisipatif," tandas Ray. [ald]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

UPDATE

Momen Haru, Teddy Kenang Perjalanan Gubernur Pramono di Kantor Setkab

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:16

Fondasi Membangun Ekosistem Informasi yang Sehat di Era Digital

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:14

Jangan Sampai Pengunduran Diri Gubernur BI Picu Gejolak Pasar

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:11

PDIP Soroti Kasus Febrie: Penegakan Hukum Tidak Boleh Tebang Pilih

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:07

Kuasa Hukum Nadiem Laporkan Dugaan Pelanggaran Etik dan Intimidasi Saksi ke KY

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:04

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KDKMP Diklaim Bisa Tambah Pendapatan Petani hingga Rp263 Triliun

Selasa, 28 Juli 2026 | 15:59

Transformasi Digital BRI Pacu Pertumbuhan Bisnis Merchant dan Transaksi QRIS

Selasa, 28 Juli 2026 | 15:51

Chad Ikuti Jejak Burkina Faso, Mali, dan Niger Keluar dari ICC

Selasa, 28 Juli 2026 | 15:49

Hasto Ogah Tanggapi Kaesang Maju Nyaleg di Jateng

Selasa, 28 Juli 2026 | 15:36

Selengkapnya