Berita

ray rangkuti/net

Politik

Ray Rangkuti Buktikan Konvensi Demokrat Tidak Disiapkan Serius

SENIN, 23 SEPTEMBER 2013 | 17:49 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD Q RUSYDAN

Panitia konvensi calon presiden Partai Demokrat tidak antisipatif. Panitia tidak punya kode etik yang baku. Jadi mereka tidak punya patokan untuk menghukum pelanggaran etik yang dilakukan peserta konvensi.

Hal itu dinyatakan Koordinator Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, usai memberikan laporan terkait dugaan penggunaan anggaran negara untuk kampanye pencalonan presiden.

"Panitia sendiri belum punya kode etik yang baku. Jadi pelanggaran etik, hukum atau uang lainnya mereka sendiri belum punya" jelas Ray di Wisma Kodel, Kuningan, Jakarta, Senin (23/9).


Meski begitu, ia menyatakan dirinya tidak terkejut dengan jawaban itu. Ia menjelaskan, panitia hanya menyiapkan peraturan sesuai situasi yang berkembang.

"Dari awal kita tahu banyak peraturan yang belum disiapkan. Panitia hanya membuat peraturan konvensi sesuai kebutuhan. Ketika dibutuhkan kriteria ya hanya kriteria saja. Ketika nanti ada tuntutan transparansi ya nanti baru dibuat mekanismenya seperti apa" jelasnya lagi.

Ray juga menyayangkan belum ada mekanisme untuk pelaporan kepada pihak panitia konvensi. Apalagi, Sekretaris Komite Suaidi Marasabessy sempat ingin menerima laporan Ray di kantor pribadinya, di Wisma Bakrie.

"Tadi Pak Suaidi bilang saya terima di Wisma Bakrie, kalau begitu kan belum ada mekanismenya dong. Kalau urusan soal konvensi ya harus ke kantor panitia konvensi atau kantor Partai Demokrat. Tak ada hubungan dengan kantor pribadi. Ini menjelaskan bahwa belum ada standar menerima laporan, advokasi laporan, menginvestigasi laporan, dan lainnya," terangnya.

"Konvensi belum matang, peraturannya dibuat mendadak sesuai dengan situasi yang berkembang. Jadi tidak antisipatif," tandas Ray. [ald]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya