Berita

presiden sby/net

SBY Harus Minta UNHCR dan IOM Hentikan Screening terhadap Pencari Suaka

SENIN, 23 SEPTEMBER 2013 | 08:54 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pemerintahan SBY perlu mewacanakan agar memfasilitasi para pencari suaka dari negara lain untuk sampai ke Australia secara aman dan selamat.

Demikian saran Gurubesar hukum internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana. Dalam mewacanakan kebijakan ini, Hikmahanto, pemerintah perlu untuk meminta United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM) segera menghentikan kegiatannya dalam melakukan screening terhadap pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.

"Keberadaan UNHCR dan IOM di Indonesia telah menjadi tujuan bagi pencari suaka dan pengungsi untuk datang ke Indonesia," kata Hikmahanto Juwana, beberapa saat lalu (Senin, 23/9).


Selama ini, ungkap Hikmahanto, keberadaan pencari suaka dan pengungsi dari negara lain telah menjadi beban berat bagi Indonesia dan pemerintahan SBY. Padahal mereka berkeinginan untuk ke Australia dan menetap. Sementara penahanan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia di rumah detensi imigrasi juga merupakan pelanggaran HAM pencari suaka dan pengungsi karena mereka tidak melanggar hukum keimigrasian Indonesia.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah telah juga terbebani karena sebagain pencari suaka dan pengungsi menghendaki perlakuan istimewa, sesuatu yang pemerintah tidak bisa lakukan terhadap warga miskin Indonesia. Belum lagi keberadaan mereka yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun akan menjadi kritik dunia internasional terhadap Indonesia yang tidak memperhatikan hak pencari suaka dan pengungsi untuk pergi ke Australia. [ysa]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Istri Wali Kota Madiun Dicecar KPK soal Dugaan Aset Hasil Korupsi

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:22

Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:17

Pengamat: Pencoretan Saham Unggulan RI dari MSCI Jadi Tekanan Psikologis Pasar

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:14

Harga Minyak Dunia Terus Merangkak Naik

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:05

Dana PIP 2026 Belum Cair? Begini Cara Mudah Cek Status Pakai NIK dan NISN

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:04

IHSG Ambles 1,59 Persen, Asing Catat Net Sell Rp49,28 Triliun Usai Pengumuman MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:47

Komisi VIII DPR: Predator Seksual di Ponpes Pati harus Dihukum Seberat-beratnya!

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:43

Singapura Ingin Hidupkan Sijori Lagi Bersama RI dan Malaysia

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:35

Anak Buah Zulhas Dicecar KPK soal Pengaturan Proyek dan Fee Bupati Rejang Lebong

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:33

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:32

Selengkapnya