PDIP: Ketidakberesan DPT Cerminan Kegagalan 9 Tahun SBY

Daftar Pemilihan Tetap (DPT) adalah cerminan suara potensial rakyat dalam pemilu. Sehingga kalau terjadi ketidak cocokan antara DPT dengan Data Kependudukan, pasti ada sesuatu yang tidak beres.

"Ini jelas mengindikasikan adanya pelanggaran sistematis di Birokrasi kependudukan Kemendagri," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan,  Andreas Hugo Pareira dalam rilisnya, Minggu (22/9).

Jelas dia, kalau sabanyak 65 juta kesalahan atau ketidakcockan DPT, hal ini sama saja dengan memberikan peluang pada Parpol yang sedang berkolaborasi dengan pihak Kemendagri untuk menang pada Pemilu tanpa kerja keras.

"Pengalaman Pemilu 2009 dengan DPT yang amburadul akan terulang lagi. Suara rakyat dimanipulasi, demokrasi tercederai," ungkap Andreas.

Untuk itu kata dia, PDIP mendukung sepenuhnya KPU untuk membersihkan data-data yang kotor. Kemudian Komisi II DPR perlu memanggil Kemdagri dan KPU untuk menjelaskan ketidaksinkronan DPT dan Data kependudukan Kemendagri tersebut.

"Usut tuntas ketidakberesan dan tuntut ke pengadilan apabila ada indikasi manipulasi DPT yang sistematis," terangnya.

Andreas juga mengatakan, ketidakberesan DPT mencerminkan kegagalan 9 tahu pemerntahan SBY dalam membenahi data kependudukan.

"Lebih baik Pemilu ditunda dan SBY mengundurkan diri apabila DPT ini tidak bisa diperbaiki, karena ini jelas-jelas tindakan kriminal Pemilu, mengorupsi suara rakyat dan merusak demokrasi yang sudah susah payah dibangun di negeri ini," tandasnya. [rus]