Pemilu legislatif di Republik Guinea yang sedianya berlangsung pada Selasa (24/9) kemarin terpaksa dibatalkan kembali menyusul pembicaraan antara pihak oposisi dan pemerintah di Conakry, Sabtu (21/9).
Dalam pembicaraan tersebut, pihak oposisi, yang dipimpin Cellou Dalein Diallo, mengancam akan meyerukan para pendukungnya untuk turun ke jalan jika pemerintah tetap bersikukuh untuk melaksanakn Pemilu legislatif tanpa mendengarkan keluhan persiapan yang ada.
Diallo sebenarnya ingin penundaan ini lebih lama untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut, tetapi hasil kesepakatan jatuh pada 28 September.
"Demi kredibilitas perjanjian yang dicapai antara partai-partai
politik, (pemilu legislatif) penting untuk ditunda," katanya seperti dilansir dari
Reuters (Minggu, 22/9).
Seorang mediator PBB, Said Djinnit menilai penundaan ini dapat
mengakhiri kebuntuan politik di negara yang rentan terhadap
demonstrasi di jalanan. Ia mengatakan semua pihak telah sepakat menunda dan membiarkan komisi pemilihan menyempurnakan persiapanya.
"Kami yakin dengan perjanjian ini tidak ada yang bisa menghalangi penyelenggaraan pemilihan parlementer di bawah kebebasan, transparan, dan kondisi inklusif pada Sabtu, 28 September 2013 di Guinea," kata Djinnit.
Pihak oposisi mengeluhkan bahwa daftar pemilih penuh dengan kesalahan. Hal lain yang dikeluhkan soal TPS di basis oposisi yang terletak berjauhan. Dengan kata lain, pemilih harus melakukan perjalanan jauh sehingga dikuatirkan golput karena alasan tersebut.
[wid]
