Berita

ilustrasi/net

Pemerintahan Assad Serukan Gencatan Senajata

JUMAT, 20 SEPTEMBER 2013 | 15:06 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

. Konflik Suriah saat ini telah mencapai jalan buntu. Pemerintahan Bashar al-Assad akan menyerukan gencatan senjata terhadap pihak oposisi dan berencana membawanya ke konferensi Jenewa yang telah lama ditunda.

Demikian disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Bidang Perekonomian Suriah, Qadri Jamil seperti yang dirilis the Guardian (Jumat, 20/9). Jamil mengatakan bahwa di Suriah saat ini tidak ada pihak yang cukup kuat untuk memenangkan konflik.

"Baik pihak oposisi bersenjata maupun rezim pemerintahan (Assad) sama-sama memiliki kemampuan mengalahkan pihak lain," kata Jamil, sambil menegaskan bahwa keseimbangan kekuatan di Suriah tidak akan berubah dalam waktu dekat.


"Ini adalah kekuatan keseimbangan yang nol, tidak akan berubah untuk sementara waktu," lanjutnya.

Jamil yang bertanggung jawab atas masalah keuangan negara menyatakan bahwa Suriah telah menderita kerugian secara ekonomi karena perseteruan internalnya sejak tahun lalu. Suriah telah kehilangan sekitar 100 miliar dolar AS selama konflik berlangsung dengan pihak oposisi.

Lebih lanjut Jamil menilai bahwa jika pihak oposisi menerima usulan gencatan senjata, maka persenjataan yang dimiliki oleh pemerintah Suriah maupun pihak oposisi harus disimpan di bawah pengawasan internasional yang akan difasilitasi oleh PBB, asalkan pihak pengawas datang dari negara-negara netral.

Pemimpin oposisi bersenjata Suriah telah berulang kali menolak untuk datang dalam pertemuan Jenewa, kecuali jika Assad mengundurkan diri. Konferensi atas Suriah terakhir digelar di Jenewa pada bulan Juni tahun lalu, namun tidak ada pihak Suriah maupun oposisi yang datang.

Disamping itu, Jamil juga memberikan komentarnya atas laporan PBB pekan lalu yang menyatakan bahwa serangan yang terjadi pada 21 Agustus di luar kota Damaskus dipastikan telah menggunakan senjata kimia. Ia menilai bahwa PBB belum sepenuhnya selesai melakukan penelitian.

 "Tidak benar-benar obyektif," kata Jamil. [ysa]

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Indeks Persepsi Korupsi RI Tetap Rendah, Padahal Rajin Nangkap Koruptor

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:17

Adu Prospek Sesi II: BNBR-BRMS-BUMI, Mana yang Lebih Tangguh?

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:11

Sandiaga Uno: Jangan Masuk Politik karena Uang

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:06

Grup Bakrie Jadi Sorotan, Saham DEWA dan BRMS Pimpin Pergerakan di Sesi Siang

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:56

Angkot Uzur Tak Boleh Lagi Wara Wiri di Kota Bogor

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:53

BNBR Fluktuatif di Sesi I: Sempat Bertahan di Rp230, Kini Menguji Level Support Rp200

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:48

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Sufmi Dasco Tegaskan Pilpres Tetap Dipilih Rakyat Langsung

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:35

Ekspor Ekonomi Kreatif RI Catat Tren Positif

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:29

Aplikasi jadi Subsektor Tertinggi Investasi Ekonomi Kreatif

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:16

Selengkapnya