Berita

saleh husin/net

Politik

Hanura: Presidential Threshold Ideal 3,5 Persen

JUMAT, 13 SEPTEMBER 2013 | 21:58 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Fraksi Partai Hanura kembali menegaskan sikapnya terkait presidential threshold sama dengan parliamentary threshold yakni sebesar 3,5 persen suara. Keputusan itu demi memberi keleluasaan bagi masyarakat memilih pemimpin.

Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Saleh Husin mengatakan, pada prinsipnya Hanura tetap pada posisinya yaitu setiap partai yang lolos PT dapat mengajukann capresnya.

"Kenapa kita menginginkan seperti itu agar masyarakat kita berikan jumlah alternatif pilihan yang lebih banyak untuk menentukan siapa pemimpinnya nanti," katanya di Jakarta, Jumat (13/9).


Dia juga menyatakan, jangan sampai ada langkah yang sengaja membatasi melalui aturan. Apalagi hal itu sesuai dengan amanat UUD 1045 bahwa yang berhak mengajukan pasangan capres dan cawapres adalah partai politik atau gabungan partai politik yang sudah memenuhi syarat sah sebagai partai politik. Dia juga menilai dibalik upaya penentuan presidential threshold lebih tinggi dibanding parliamentary threshold sebagai skenario meminimalisir kompetisi.

Ketua DPP Partai Hanura ini juga menyinggung fraksi lainnya dalam menyikapi hal itu. Menurut Saleh Husin, hal itu kembali kepada sikap dari masing-masing fraksi dan ahirnya nanti apapun yang ahirnya diputuskan harus diterima sebagai keputusan bersama.

"Yang penting harus segera kita putuskan agar KPU dapat bekerja dengan baik jangan diulur-ulur waktunya," ujar dia.

Saleh Husin juga memastikan seluruh anggota fraksi, pengurus dan kader Hanura bakal bekerja keras dalam pemilu legislatif tahun depan. "Kami pasti all out untuk minimal kita masuk dala tiga besar di pileg nanti. Sehingga, lebih mudah untuk mengantarkan pasangan WIN-HT memimpin republik ini," pungkasnya. [rus]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya