SKK Migas Harus Serahkan Blok Siak ke BUMD!

. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) didesak menyerahkan pengelolaan Blok Migas Siak kepada perusahaan nasional, dalam hal ini PT Bumi Siak Pusako, yang merupakan BUMD Migas Riau. Hal ini terkait pengelolaan Blok Siak oleh PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) yang akan berakhir masa kontraknya pada 27 November 2013.

Desakan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK), Ton Abdillah Has. Ton mendesak hal ini karena pemerintah Indonesia belum juga menentukan sikap. Padahal pemerintah provinsi dan empat pemerintah kabupaten di Riau telah menyatakan kesanggupan untuk melanjutkan pengelolaan Blok Siak, yang saat ini dikuasai perusahaan asing itu.

Ton menilai blok minyak yang menghasilkan lebih dari 2000 barel per hari ini berpotensi menambah pendapatan  pemerintah setempat. Apalagi PT. Bumi Siak Pusako telah terbukti sukses mengelola CPP Blok yang sebelumnya dikuasai PT. Caltex sejak tahun 2001. Bahkan, bisa dikatakan, Bumi Siak Pusako merupakan BUMD Migas pertama dan tersukses di Indonesia.

"Sikap pemerintah yang belum bersikap ini mengherankan. Sebab Bumi Siak Pusako sangat siap dari sisi apapun. Mereka punya pengalaman, teknologi, sumber daya manusia. Bahkan secara finansial, pemda dan perbankan siap mendanai," kata Ton dalam keterangan beberapa saat lalu (Jumat, 13/9).

Selama ini, ungkap Ton, pemerintah selalu berlindung pada kehawatiran turunnya target lifting minyak nasional. Dan di saat yang sama, pemerintah mengabaikan aspirasi masyarakat yang ingin faedah migas yang selama ini dikuasai asing bisa optimal bagi masyarakat Riau.

Ton berpandangan, argumentasi Kementerian ESDM dan SKK Migas andai pada akhirnya pengelolaanTon Blok Siak kembali diserahkan kepada Chevron sangat tidak berdasar. Toh secara nasional, target lifting migas selalu turun dan dibawah asumsi APBN dalam beberapa tahun terakhir.

"Apalagi, Blok Siak hanyalah Blok kurus yang produksinya tinggal sedikit, jadi tinggal ampas saja tidak diserahkan apalagi blok besar yang masih berproduksi besar," demikian Ton, yang juga Calon Anggota DPR RI dari Partai Golkar dapil Riau II ini. [ysa]