Berita

Bisnis

Pemerintah Kelola Makro Ekonomi dengan Hati-hati Tak Sesuai Fakta

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2013 | 21:58 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Klaim Istana telah mengelola makro ekonomi dengan hati-hati dipertanyakan. Pernyataan tersebut dinilai sama sekali jauh dari fakta di lapangan.

"Saya mohon maaf, juru bicara presiden katakan kita mengelola makro ekonomi dengan hati-hati, tapi kok angka-angkanya tidak mendukung sama sekali," ujar ekonom senior DR. Rizal Ramli kepada wartawan di Jakarta kemarin.

Rizal Ramli katakan, quatro deficit terjadi sejak dua tahun lalu. Defisit neraca perdagangan sebesar minus 6 miliar dolar AS padahal empat tahun lalu surplus 32 miliar dolar AS. Defisit transaksi berjalan minus 9,8 miliar dolar AS dan menjadikannya terbesar sejak 1998.  Defisit neraca pembayaran minus 4 miliar dolar AS, sementara defisit anggaran lebih besar lagi akibat realisasi pendapatan pajak semester I jauh di bawah target, ditambah kenaikan pengeluaran biaya pembelian bbm dari luar negeri.


"Defisit ini tidak terjadi dalam waktu satu minggu, tapi selama dua tahu negatif terus. Pertanyaan saya kemana presiden, kemana menteri-menterinya?" kata Capres paling reformis versi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini.

Sementara itu menurut dia, empat paket kebijakan penyelamatan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah hanya berdampak jangka menengah misalnya ditunjukkan dengan kebijakan untuk menggunakan biodesel. Kebijakan ini, kata dia, akan meningkatkan demand terhadap palm oil. Tapi dampaknya terhadap ekonomi masih jangka menengah.

"Sebetulnya semua orang ingin lihat, mampu tidak pemerintah dari sekarang sampai Desember nanti, mengurangi transaksi defisit berjalan dari minus 9,8 miliar dolar AS menjadi 5 miliar dolar AS. Kalau ada kebijakan ke arah sana otomatis rupiah naik," katanya. [dem]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya