Berita

ilustrasi/net

Hukum

Jadi Tersangka Korupsi, Dirut Sucofindo Harus Dipecat

RABU, 11 SEPTEMBER 2013 | 23:53 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Penggantian Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang baru diharapkan dapat membawa angin segar penuntasan korupsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pasalnya, dugaan korupsi proyek pemetaan dan pendataan sekolah dan perguruan tinggi telah menghabiskan uang negara senilai Rp 135 miliar untuk tahun anggaran 2010-2011.

Anggota Komisi VI DPR Chairuman Harahap meminta Kepala Kejati DKI yang kini dijabat Adi Toegarisman dapat memprioritaskan kasus itu. Selain itu, Kementerian BUMN diharapkan lebih peka supaya Direktur Utama PT Sucofindo yang berinisial FS yang sebelumnya menjabat Dirut PT Surveyor Indonesia dan sudah ditetapkan tersangka kasus tersebut segera dipecat.

"Kajati yang baru harus segera menuntaskannya dan bersikap transparan kepada masyarakat terkait kasus korupsi yang masih mengendap di Kejati DKI," katanya di Jakarta, Rabu (11/9).


Dia menjelaskan, para tersangka kasus korupsi di Kemendikbud hingga kini masih bebas berkeliaran. Dikhawatirkan mereka justru berupaya menghilangkan barang bukti. Padahal, Kejati DKI telah memeriksa lebih dari 100 saksi dan menetapkan empat tersangka masing-masing dua orang dari PT Surveyor Indonesia berinisial MPM dan YPS, dan dua orang dari Kemendikbud berinisial S dan EH.

Chairuman mengaku pernah mempertanyakan perihal direksi Surveyor Indonesia saat ini tidak memiliki integritas sebagai syarat material sesuai Peraturan Meneg BUMN Nomor 1 tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi. Bila ini terjadi, berarti Kementerian BUMN melanggar aturan yang dibuat sendiri. Lantaran, Pengadilan Tata Usaha Negara telah menyidangkan gugatan pergantian direksi yang tidak dilakukan sesuai uji kelayakan dan kepatutan pada Agustus 2013 lalu.

Karena itu, Chairuman berharap, Kajati DKI dapat segera menetapkan aktor intelektual dari kasus korupsi pemetaan dan pendataan sekolah dan perguruan tinggi di Kemendikbud agar bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat.

"Jangan hanya kroco-kroconya saja yang dikorbankan," tegasnya.[dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Iran Tak Terima Dituding Langgar Gencatan Senjata

Sabtu, 27 Juni 2026 | 10:21

Riak Penolakan Jokowi di Lampung, Baliho Sambutan Raib

Sabtu, 27 Juni 2026 | 10:01

Ramai di Medsos, Purbaya Respons Pajak Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan

Sabtu, 27 Juni 2026 | 09:59

Ajukan Kasasi, Kerry Riza Anggap Putusan PT DKI Janggal

Sabtu, 27 Juni 2026 | 09:46

Harga Minyak Anjlok ke Level 71 Dolar AS

Sabtu, 27 Juni 2026 | 09:39

bank bjb Perluas Kolaborasi dengan Whuush Ojol, Kadin Jabar dan MUJ

Sabtu, 27 Juni 2026 | 09:38

AS Serang Target Militer Iran, Balas Serangan Drone terhadap Kapal Kargo di Selat Hormuz

Sabtu, 27 Juni 2026 | 09:21

Emas Antam Naik Usai Mandek Dua Hari Beruntun

Sabtu, 27 Juni 2026 | 09:09

Trump Sebut Iran Lakukan Pelanggaran Bodoh Terkait Pelanggaran Gencatan Senjata

Sabtu, 27 Juni 2026 | 08:51

Emas Rebound 1,3 Persen usai Data Inflasi AS

Sabtu, 27 Juni 2026 | 08:33

Selengkapnya