Berita

ilustrasi/net

Hukum

Jadi Tersangka Korupsi, Dirut Sucofindo Harus Dipecat

RABU, 11 SEPTEMBER 2013 | 23:53 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Penggantian Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang baru diharapkan dapat membawa angin segar penuntasan korupsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pasalnya, dugaan korupsi proyek pemetaan dan pendataan sekolah dan perguruan tinggi telah menghabiskan uang negara senilai Rp 135 miliar untuk tahun anggaran 2010-2011.

Anggota Komisi VI DPR Chairuman Harahap meminta Kepala Kejati DKI yang kini dijabat Adi Toegarisman dapat memprioritaskan kasus itu. Selain itu, Kementerian BUMN diharapkan lebih peka supaya Direktur Utama PT Sucofindo yang berinisial FS yang sebelumnya menjabat Dirut PT Surveyor Indonesia dan sudah ditetapkan tersangka kasus tersebut segera dipecat.

"Kajati yang baru harus segera menuntaskannya dan bersikap transparan kepada masyarakat terkait kasus korupsi yang masih mengendap di Kejati DKI," katanya di Jakarta, Rabu (11/9).


Dia menjelaskan, para tersangka kasus korupsi di Kemendikbud hingga kini masih bebas berkeliaran. Dikhawatirkan mereka justru berupaya menghilangkan barang bukti. Padahal, Kejati DKI telah memeriksa lebih dari 100 saksi dan menetapkan empat tersangka masing-masing dua orang dari PT Surveyor Indonesia berinisial MPM dan YPS, dan dua orang dari Kemendikbud berinisial S dan EH.

Chairuman mengaku pernah mempertanyakan perihal direksi Surveyor Indonesia saat ini tidak memiliki integritas sebagai syarat material sesuai Peraturan Meneg BUMN Nomor 1 tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi. Bila ini terjadi, berarti Kementerian BUMN melanggar aturan yang dibuat sendiri. Lantaran, Pengadilan Tata Usaha Negara telah menyidangkan gugatan pergantian direksi yang tidak dilakukan sesuai uji kelayakan dan kepatutan pada Agustus 2013 lalu.

Karena itu, Chairuman berharap, Kajati DKI dapat segera menetapkan aktor intelektual dari kasus korupsi pemetaan dan pendataan sekolah dan perguruan tinggi di Kemendikbud agar bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat.

"Jangan hanya kroco-kroconya saja yang dikorbankan," tegasnya.[dem]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Jepang Akui Otonomi Sahara Solusi Paling Realistis

Minggu, 10 Mei 2026 | 12:21

Pencanangan HUT Jakarta Bawa Mimpi Besar Jadi Kota Global

Minggu, 10 Mei 2026 | 12:02

Warga Jakarta Kini Wajib Pilah Sampah Jadi 4 Kategori, Ini Daftarnya

Minggu, 10 Mei 2026 | 11:40

Kritik Amien Rais Dinilai Bermuatan Panggung Politik

Minggu, 10 Mei 2026 | 11:30

Pramono Optimistis Persija Menang Lawan Persib

Minggu, 10 Mei 2026 | 11:18

Putin Klaim Perang Ukraina Segera Berakhir, Siap Temui Zelensky untuk Damai

Minggu, 10 Mei 2026 | 11:10

JK Negarawan, Pemersatu Bangsa, dan Arsitek Perdamaian Nasional yang Patut Dihormati

Minggu, 10 Mei 2026 | 10:48

BMKG-BNPB Lakukan OMC Kendalikan Potensi Karhutla di Sumsel

Minggu, 10 Mei 2026 | 10:41

Israel Bangun Pangkalan Militer Rahasia di Gurun Tanpa Sepengetahuan Irak

Minggu, 10 Mei 2026 | 10:23

KPK Sampaikan Duka Mendalam atas Wafatnya Anggota BPK Haerul Saleh

Minggu, 10 Mei 2026 | 09:44

Selengkapnya