Tony Abbott yang telah dipastikan memenangkan Pemilu Australia saatnya mengimplementasikan janji kampanye, dan tentunya rakyat Australia akan mendesak agar dilaksanakan janji-janji tersebut. Salah satu janji Abbott yang berimplikasi pada Indonesia adalah, program penggelontoran uang sebesar AUS$ 420 juta untuk penanganan penyelundupan manusia.
Menurut pengamat hubungan internasional Prof Hikmahanto Juwana, program ini bila hendak dilaksanakan harus ada keterlibatan pemerintah Indonesia.
Jelas Hikmahanto, dalam program yang dikampanyekan Abbott, pemerintah Australia akan menggunakan uang untuk membeli kapal-kapal nelayan, memberi insentif uang kepada masyarakat dan kepala desa yang memberi informasi, bahkan menempatkan polisi Australia di Indonesia.
"Abbott membuat program tersebut seolah Indonesia bagian dari negara Australia yang tidak memiliki kedaulatan," ujar Hikmahanto dalam keterang tertulis, Minggu (9/9).
Bahkan, Abbott melecehkan pemerintah Indonesia karena Indonesia dijadikan tentara bayaran untuk melakukan pekerjaan kotor demi uang.
Oleh karena itu kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini, sudah saatnya Pemerintah Indonesia bersuara lantang untuk menetang program Abbott pasca kemenangan Abbott dalam pemilihan umum negeri Kanguru itu.
Hikmahanto mengungkapkan, suara keras pemerintah Indonesia diperlukan dalam rangka tiga hal. Pertama, pemerintah ingin meyakinkan rakyat Indonesia bahwa mereka tidak akan mengkhianati konstitusi dan kedaulatan NKRI. Kedua, suara lantang pemerintah Indonesia dalam rangka keberpihakan pada kepentingan nasional dan rakyat Indonesia.
"Pemerintah tidak akan tunduk pada pemerintah atau rakyat negara asing manapun, termasuk Australia," tegasnya.
Ketiga, para pejabat dari pemerintahan di Indonesia tidak ingin dicurigai oleh rakyatnya akan menerima suap atau hal-hal semacam itu yang mungkin dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Australia pendukung Tony Abbott dalam rangka memuluskan program kampanye Abbott terkait penanganan penyelundupan manusia.
Ia melihat, bila pemerintah terlambat bersuara lantang menentang program kampanye Abbott, maka kepercayaan masyarakat indonesia terhadap pemerintah akan hilang. "Bila ini terjadi sungguh disayangkan karena Presiden SBY di masa-masa akhir pemerintahannya akan mendapat label negatif," tandas Hikmahanto Juwana.
[rus]
