. Bila demokrasi adalah artikulasi dan refleksi dari suara rakyat, maka pemilu dan pilpres merupakan wahana dan sarana untuk mengartikulasikan suara rakyat itu. Karena itu, dalam proses artikulatif ini maka biarkan rakyat yang menentukan, tanpa harus diskenariokan oleh kehendak elit.
"Biarkan rakyat menentukan presidennya. Serahkan pada rakyat karena suara rakyat adalah suara Tuhan," kata Ketua DPP PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Kamis, 5/8).
Pernyataan Maruarar ini terkait dengan wacana pencapresan Jokowi yang belakangan kian mencuat. Pencapresan Jokowi yang mencuat ini terekam dari hasil survei berbagai lembaga yang menempatkan Gubernur DKI Jakarta itu berada di puncak elektbalitas, jauh mengungguli kandidat manapun yang sudah muncul.
Soal Jokowi ini, Maruarar menegaskan bahwa PDI Perjuangan selalu mengamalkan ajaran Bung Karno, termasuk ke dalam internal partai. Di antara ajaran Bung Karno yang tertuang dalam Trisaksi adalah berdaulat secara politik. Karena kedaulatan politik itulah maka sikap PDI Perjuangan, termasuk dalam menentukan capres, sama sekali tidak ditentukan oleh partai lain. Karena itu juga PDI Perjuangan berharap partai lain juga tidak mencampuri rumah tangga dan dapur PDI Perjuangan.
"Saat Gerindra mengajukan Prabowo, kita hormati. Saat Golkar mengusung Aburizal Bakrie, kita juga hormati," tegas Ara, terkait dengan sikap sejumlah partai, khususnya Gerindra, yang terlihat gelisah dengan pencapresan Jokowi.
Terkait dengan sementara kalangan yang meragukan konsistensi Jokowi untuk mengelola dan mengurus Jakarta, Maruarar menegaskan bahwa soal konsistensi ini tak perlu lagi ditanyakan kepada kader banteng moncong putih. Sejarah telah mencatat, PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, sudah menunjukkan konsistensinya. PDI Perjuangan tetap konsisten berada di jalur oposisi meskipun tawaran untuk masuk ke dalam kebinet itu berkali-kali disampaikan oleh SBY.
Karena itu, lanjut Maruarar, kader PDI Perjuangan tahu betul apa makna konsistensi tersebut. Hal ini juga terlihat dari sikap Jokowi yang ternyata menujukkan loyalitas kepada partai di tengah godaan pragmatisme politik yang kian menggurita.
Dengan sedikit berseloroh Maruarar mengatakan bahwa PDI Perjuangan sudah dua tahun menjadi partai oposisi. Maka di tahun 2014 mendatang, sudah saatnya bagi PDI Perjuangan untuk berkuasa sehingga bisa mengelola negara dengan baik sebagaimana amanat Kemerdekaan. Cara untuk berkuasa itu, salah satunya adalah dengan menyodorkan caleg dan juga capres yang sejalan dengan denyut nadi kehendak publik.
"Karena itu caleg dan capres PDI Perjuangan harus mempunyi elektabilitas yang tinggi, di samping juga berkualitas dan ideologis," ungkap Maruarar, sambil menegaskan kembali bahwa PDI Perjuangan sangat berhati-hati dalam menentukan capres ini, dan itu semua sangat tergantung pada keinginan rakyat.
Hal lain yang tak kalah penting dalam pilpres di luar persoalan angka elektoral, lanjut Maruarar, adalah memastikan pemimpin nasional mendatang memiliki jejak rekam yang baik. Sebab pilpres bukan semata memperebutkan kekuasaan. Di antara jejak rekam yang baik itu adalah bisa mengatasi tiga persoalan utama negara ini.
"Pertama ekonomi. Presiden mendatang jangan hanya bangga dengan pertumbuhan ekonomi. Buat apa pertumbuhan tanpa pemerataan. Ekonomi ke depan harus merata sehingga rakyat merasakan kesejahteraan bersama," tegas Ara, panggilan akrab Maruarar Sirait.
Kedua, lanjut Ara, adalah mengatasi persoalan hukum. Hukum ke depan, jangan sampai tajam ke atas namun tumpul ke bawah. Pemipin di masa mendatang harus benar-benar menegakkan hukum dengan adil.
Sementara persoalan ketiga yang harus diselesaikan oleh presiden mendatang, masih kata Ara, adalah terkait dengan pluralisme. Presiden mendatang harus mampu merawat,
meruwat dan kembali merenda kebhinekaan yang belakangan mulai terkoyak dan tercabik-cabik.
[ysa]
