Berita

navi Pillay/net

Dunia

Komisaris Tinggi HAM PBB Kecam Sri Lanka Kian Otoriter

MINGGU, 01 SEPTEMBER 2013 | 10:52 WIB | LAPORAN: SHOFFA A FAJRIYAH

Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Navi Pillay mengecam keras aksi kekerasan yang terus dilancarkan militer Sri Lanka terhadap para aktivis.

Pillay menuduh pemerintah Sri Lanka menjadi semakin otoriter meskipun perang saudara di negara itu telah berakhir lebih dari empat tahun lalu.

Pernyataan ini diutarakan Pillay sebelum mengakhiri kunjungannya bersama Dewan HAM PBB lainnya setelah lebih dari seminggu ia berada di ibukota Sri
Lanka, Kolombo, Sabtu (31/8).

Lanka, Kolombo, Sabtu (31/8).

"Saya sangat prihatin, Sri Lanka menunjukkan tanda-tanda menuju ke arah yang semakin otoriter," Pillay mengatakan, sebagaimana dilansir dari AFP (Minggu, 1/9).

"Intimidasi (terhadap aktivis) tampaknya semakin buruk di Sri Lanka , yang merupakan negara dimana suara-suara kritis cukup sering diserang atau bahkan dibungkam," katanya.

"Saya akan melaporkan orang-orang yang terlibat sehubungan dengan kunjungan ke Dewan Hak Asasi Manusia ini," lanjutnya.

Sebelumnya, Sri Lanka juga telah menolak permintaan dari negara-negara PBB dan Barat untuk melakukan penyelidikan atas dugaan 40 ribu warga sipil yang tewas dalam perang separatis.[wid]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Menteri P2MI Didesak Terbitkan Aturan Transisi SIUKAK-SIP3MI

Selasa, 29 September 2026 | 03:59

Ombudsman Diminta Tindaklanjuti Secara Terbuka Temuan di Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 03:43

KPK Diminta Periksa Petinggi Summarecon Terkait Aliran Uang ke Pejabat

Selasa, 29 September 2026 | 03:23

28.620 Manajer KDKMP Terima SK, Penempatan Diserahkan ke Agrinas

Selasa, 29 September 2026 | 02:55

Dunia Butuh Penguatan Multilateralisme di Tengah Geopolitik yang Tak Pasti

Selasa, 29 September 2026 | 02:25

PHE Ajak Mahasiswa Kenali Industri Hulu Migas Lewat Upstream Youth Champs 2026

Selasa, 29 September 2026 | 01:56

Polisi Pastikan Bupati Gowa Sitti Husniah Dicekal ke Luar Negeri

Selasa, 29 September 2026 | 01:26

Menhan Sjafrie Serahkan 12 Ranpur Amfibi AAV M-35 Buatan AS ke Marinir

Selasa, 29 September 2026 | 00:47

BEI Buka Short Selling Mulai 1 Oktober, Begini Cara Kerja dan Risikonya

Selasa, 29 September 2026 | 00:20

KPK Diminta Tidak Tebang Pilih Usut Kasus Korupsi Kementerian ATR/BPN

Senin, 28 September 2026 | 23:48

Selengkapnya