Berita

navi Pillay/net

Global

Komisaris Tinggi HAM PBB Kecam Sri Lanka Kian Otoriter

MINGGU, 01 SEPTEMBER 2013 | 10:52 WIB | LAPORAN: SHOFFA A FAJRIYAH

Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Navi Pillay mengecam keras aksi kekerasan yang terus dilancarkan militer Sri Lanka terhadap para aktivis.

Pillay menuduh pemerintah Sri Lanka menjadi semakin otoriter meskipun perang saudara di negara itu telah berakhir lebih dari empat tahun lalu.

Pernyataan ini diutarakan Pillay sebelum mengakhiri kunjungannya bersama Dewan HAM PBB lainnya setelah lebih dari seminggu ia berada di ibukota Sri
Lanka, Kolombo, Sabtu (31/8).

Lanka, Kolombo, Sabtu (31/8).

"Saya sangat prihatin, Sri Lanka menunjukkan tanda-tanda menuju ke arah yang semakin otoriter," Pillay mengatakan, sebagaimana dilansir dari AFP (Minggu, 1/9).

"Intimidasi (terhadap aktivis) tampaknya semakin buruk di Sri Lanka , yang merupakan negara dimana suara-suara kritis cukup sering diserang atau bahkan dibungkam," katanya.

"Saya akan melaporkan orang-orang yang terlibat sehubungan dengan kunjungan ke Dewan Hak Asasi Manusia ini," lanjutnya.

Sebelumnya, Sri Lanka juga telah menolak permintaan dari negara-negara PBB dan Barat untuk melakukan penyelidikan atas dugaan 40 ribu warga sipil yang tewas dalam perang separatis.[wid]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya