Berita

gamawan fauzi/net

Gamawan Fauzi: Kepala Daerah yang Masuk DCT Harus Mundur!

RABU, 28 AGUSTUS 2013 | 18:59 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku kecolongan dengan adanya sejumlah kepala daerah aktif yang masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Ia pun menyesalkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meloloskan mereka sedangkan yang bersangkutan masih aktif sebagai kepala daerah.

"Saya kira kepala daerah yang masuk DCT itu sudah mundur dari jabatannya, ternyata belum," kata Gamawan Fauzi di Sumedang, Jawa Barat, Rabu (28/8).

Salah satu kepala daerah aktif yang masuk dalam DCT adalah Wali Kota Tangerang Wahidin Halim dari Dapil Banten III. Menanggapi hal tersebut, Gamawan meminta kepala daerah aktif yang masuk DCT untuk mengundurkan diri. Hal ini sesuai perintah UU No. 8/2012 tentang Pemilu.


"Semua kepala daerah aktif yang mencalonkan diri di legislatif harus mundur sesuai ketentuan UU," tegasnya.

Berikutnya, lanjut Gamawan, DPRD harus segera memberhentikan kepala daerah yang terbukti masuk DCT. Kalau kepala daerah sudah nyata masuk (DCT), akan segera diproses. Artinya, ada usulan dari DPRD. Sesuai mekanisme yang diatur undang-undang, DPRD dapat memberhentikan kepala daerah yang masuk DCT lewat rapat paripurna.

"Dan pemberhentiannya itu juga dilanjutkan dengan pengangkatan wakil kepala daerah yang bersangkutan menjadi kepala daerah. Kalau kepala daerah ada wakil, ya wakil yang ganti. Begitupun persoalan yang terjadi di Kota Tangerang. walikota mundur, langsung diganti wakil walikotanya. Kalau tidak ada wakilnya, baru minta pejabat," jelas Gamawan.

Seharusnya, menurut Gamawan, KPU telah mengantisipasi persoalan kepala daerah yang mencalonkan diri menjadi dewan itu saat proses pendaftaran caleg. KPU seharusnya sudah memverifikasi persyaratan pengunduran diri kepala daerah sebelum menetapkan nama yang bersangkutan masuk DCT.

"Kita tidak akan mengeluarkan surat edaran khusus menyikapi persoalan ini. Semestinya, kepala daerah mengetahui regulasi itu," tegas Gamawan. [ysa]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Legislator Gerindra Dipanggil Majelis Kehormatan Usai Viral Main Game saat Rapat

Jumat, 15 Mei 2026 | 12:19

Emas Antam Ambruk, Satu Gram Dibanderol Rp2,81 Juta

Jumat, 15 Mei 2026 | 12:10

Di Forum BRICS, Sugiono Kenang Empat TNI Gugur dalam Misi Perdamaian Lebanon

Jumat, 15 Mei 2026 | 12:02

Pengamat: Kombinasi Sentimen Global Bikin Rupiah Tersungkur

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:29

Jakarta Masih Ibu Kota Kabar Baik untuk Masa Depan Indonesia

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:23

ARUKKI Surati Ketua KPK, Minta Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Diperiksa

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:16

Jemaah Haji Lansia dan Sakit Tetap Raih Pahala Meski Beribadah di Hotel

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:09

Resmi Masuk RI! Ini Spesifikasi dan Harga MacBook Neo, Laptop Termurah Apple

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:03

PKB Gagas Reformasi Perlindungan Santri Lewat Temu Nasional Ponpes

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:01

Di Balik Pelemahan Rupiah, Ada Tekanan Besar pada Ekonomi Domestik

Jumat, 15 Mei 2026 | 10:51

Selengkapnya