Pasca penetapan Kepala Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DPR meminta pengelolaan industri migas dibuat transparan.
Anggota Komisi VII DPR Rofi Munawar mengatakan, Komisi Pengawas SKK Migas harus bertindak cepat melakukan evaluasi secara menyeluruh SKK Migas dan berkomitmen penuh dalam pemberantasan korupsi di sektor migas.
“Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus merumuskan perangkat pengawasan yang lebih terintegrasi bagi SKK Migas demi menjaga iklim migas nasional, agar target-target yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan optimal,†katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Dengan tertangkapnya Rudi, kata Rofi, memperlihatkan jika Komisi Pengawas SKK Migas tidak berjalan dan lemah. Pasalnya, masih terjadi penyimpangan dalam bisnis migas pasca dibubarkannya Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
“Padahal dalam jajarannya, Komisi Pengawas diisi oleh orang-orang top seperti Menteri ESDM Jero Wacik, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo dan Menteri Keuangan Chatib Basri dan Wakil Menteri Keuangan Any Ratnawati. Tapi masih banyak penyimpangan,†katanya.
Dengan kejadian ini, kata dia, harus menjadi pelajaran bagi tata kelola industri migas nasional. Praktik-praktik yang tidak transparan dan minim akuntabilitas akan sangat merugikan dalam sistem migas nasional.
“Menteri ESDM Jero Wacik yang menjabat sebagai Ketua Komisi Pengawas SKK Migas harus bertanggung jawab dalam mengawal seluruh proses tersebut, karena secara teknis hirarki SKK Migas berada di bawah tanggung jawabnya,†cetus Rofi.
Politisi PKS itu meminta, pemerintah lebih serius dalam menata sistem migas nasional dan berupaya lebih maksimal dalam mencegah praktik kartelisasi dengan mendorong adanya transparansi dalam pengelolaannya.
Sebab, lanjutnya, sektor ini memiliki kontribusi besar dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) selama ini. Tercatat pada 2012, kontribusi sektor migas mencapai Rp 300 triliun atau setara dengan 23 persen total APBN tahun 2013.
“Ikilm operasionalisasi migas tidak boleh terganggu oleh peristiwa ini. Langkah cepat dan evaluasi menyeluruh harus dilakukan oleh Menteri ESDM dengan segera,†ujar Rofi.
Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan agar produksi minyak yang ditetapkan dalam APBN tak terganggu. Apalagi, pada tahun depan, pemerntah sudah menetapkan produksi minyak sebesar 870 ribu barel per hari (bph).
SKK Migas merombak jajaran deputinya, Senin (26/8). Kepala SKK Migas Johanes Wijonarko mengatakan, perombakan ini menjadi bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan pemerintah. [Harian Rakyat Merdeka]
